Hari terakhir, Selasa (26/11/2019) kemarin, para peserta lelang jabatan terbuka kepala dinas ramai-ramai mendaftarkan diri ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Bahkan hampir semua jabatan kepala yang kosong itu ada peminat untuk mendaftarkan diri.
Pendaftaran terbuka lelang jabatan 7 kepala dinas, masih sepi peminat, bahkan satu hari sebelum penutupan pendaftaran masih ada satu pendaftar yang telah menyerahkan persyaratan administrasi ke kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serius untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Angling Dharma. Di antaranya dengan memberikan beasiswa prestasi pendidikan tinggi untuk warga yang menempuh kuliah.
Tujuh jabatan Kepala Dinas (Kadin) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini masih kosong, tentu hal itu akan berdampak pada kinerja dinas tersebut. Sehinga lelang jabatan kadin dibuka.
Setelah melantik Sekretaris Daerag (Sekda) Bojonegoro definif dan merotasi puluhan ekselon II, III dan IV, Senin (28/10/2019) kemarin, Bupati Bojonegoro juga segera melaksanakan pengisian jabatan Kepala Dinas yang kosong dalam waktu dekat.
Sempat ramai di masyarakat, uji coba penerapan Pakaian Dinas Harian (PDH) bawahan berbahan denim atau jean untul PNS/ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro, akhirnya dievaluasi. Seragam hari Jumat itu diganti dengan bawahan hitam/gelap tidak berbahan denim.
Materi pelatihan sudah diberikan kepada para peserta, baik tehnik membatik dan juga pewarnaan, yang langsung disampaikan dari instruktur yang didatangkan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, warga samin yang semuanya ibu-ibu langsung praktek membatik udeng (ikat kepala) khas Masyarakat Samin.
Enam belas pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kehilangan posisi jabatannya. Hal ini seiring dibubarkannya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan sebagai pembantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kewilayahan.
Bantuan ini dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Khusus di tahun 2019, ada 23 desa yang menerima, total Rp1,8 miliar dengan sasaran lebih dari 451 rumah tangga miskin.
Sebagai upaya penanggulangan serta pengurangan angka kemisikinan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim, memberikan bantuan bagi janda miskin sebesar Rp1,8 miliar.