Setelah dibahas Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), akhirnya Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro disetujui. Hal itu ditandai dengan tandatangan pimpinan DPRD dan eksekutif melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (22/8/2017).
Jadwal pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Bojonegoro DPD Partai Nasdem dipastikan sudah ditutup. Penutupan penjaringan tersebut dilakukan tanggal 17 Agustus 2017 kemarin.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bojonegoro memiliki kreteria tersendiri untuk bisa mengakui sebuah tempat wisata. Yaitu ada tiga kreteria.
Syarat untuk bisa menjadi perangkat desa salah satunya harus memiliki sertifikat IT atau komputer. Hal tersebut membuat sejumlah masyarakat yang ingin mencalonkan diri berbondong-bondong membeli sertifikat tanpa harus test.
Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Bojonegoro sudah melakukan persiapan. Selain silaturahim politik ke partai di Kota Ledre, juga belajar aturan Pemilu ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (11/8/2017).
Pengelolaan reklame baik penempatan maupun pajak di Kabupaten Bojonegoro dinilai DPRD kurang maksimal. Sehingga anggota legislatif dari Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo terkait pengelolaan reklame, Kamis (10/8/2017).
Sebagai upaya mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Sukoharjo. Para wakil rakyat itu belajar proses pembangunan jalan dan proses lelang kepada Pemkab Sukoharjo, Rabu (10/8/2017).
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bojonegoro perlu dimaksimalkan. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kamis (10/8/2017).
Meskipun keberadaan huller keliling di Kabupaten Bojonegoro tidak menimbulkan ketegangan, tapi perlu diantisipasi. Sehingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Bojonegoro, mengharapkan adanya aturan yang mengatur kegiatan tersebut.
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pengisian perangkat desa, hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menyesalkan lambannya proses penarikan.