Meskipun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Rencananya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dijadwalkan, Selasa (24/92019) siang akan dibentuk.
Pasca terpilihnya Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Bojonegoro 2018-2022, berbagai program strategis disiapkan. Termasuk memberdayakan kader dan melakukan advokasi, untuk mengawal isu-isu strategis di Kota Ledre.
Akhirnya pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024 dikukuhkan, melalui rapat di ruang paripurna DPRD setempat, Selasa (17/9/2019). Namun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih menunggu usulan dari masing-masing fraksi.
Musyawarah Daerah (Musyda) ke-12 Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Bojonegoro, di hotel & resto MCM Bojonegoro, Minggu (15/9/2019), menyepakati Ali Zulkarnain nahkodai PDPM 2018-2022. Pemuda asal Kecamatan Baureno itu dipilih dalam rapat formatur yang beranggotakan 11 orang.
Setelah mendapatkan materi pelatihan yang cukup dari instruktur yang didatangkan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, warga samin yang semuanya ibu-ibu langsung praktek membatik udeng (ikat kepala) khas Masyarakat Samin.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jawa Timur turut serta mendukung pelaksanaan Festival Samin 2019. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Selasa (10/9/2019).
Setelah pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, akhirnya jatah kursi wakil pimpinan sudah ada kepastikan. Sehingga setelah wakil pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro 2019-2024, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan segera terbentuk.
Sebanyak 25 Artis Ibu Kota menghibur masyarakat di halaman Kantor Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (7/9/2019) malam.
Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tidak terlintas dalam benak Imam Solihin. Apalagi menduduki jabatan ketua di gedung rakyat yang ada di jalan Trunojoyo Bojonegoro.
Alat Kelengakapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bojonegoro yang belum terbentuk, membuat beberapa agenda belum bisa terlaksana. Termasuk pembahasan anggaran PAPBD 2019 dan APBD 2020.