Berbagai keinginan dan harapan besar disematkan pada calon legislatif (Caleg) DPR RI, termasuk Sugeng Bahagijo. Untuk itu Kang Sugeng, panggilan Sugeng Bahagijo tidak akan mengecewakan masyarakat maupun pemilih pemula di Kabuoaten Bojonegoro - Tuban yang menjadi daerah pemilihannya.
Paripurna pembentukan pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 bakal dilakukan Rabu (13/2/2019) mendatang.
Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat bupati terkait 2 Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bojonegoro dilakukan di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (6/2/2019). Sembilan fraksi menyampaikan jawaban masing-masing.
Usulan Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro ditolak. Lantaran berkas yang diusulkan belum ada lampiran legal formal profesi anggota.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan nota dinas. Namun masih dalam proses revisi. Hal itu kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019.
Beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro menginginkan pasar desa yang kini dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dikembalikan ke Pemerintah Desa (Pemdes). Lantaran dulunya pasar dikelola desa.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro mengingatkan tentang perencanaan matang sebelum membina rumah tangga.
Menyambut Revolusi IndustrI 4.0, masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban harus bisa memperkuat daya saing memasuki revolusi industri tersebut. Sehingga Sugeng Bahagijo, calon legislatif (Caleg) DPR RI sudah menyiapkan strategi agar dapat memajukan Kabupaten Bojonegoro dan juga Kabupaten Tuban yang menjadi tempat kelahirannya.
Kejaksaan Negeri Bojonegoro bakal mengkaji dan mendalami kasus dugaan korupasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2012.
Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2019-2023 belum jelas. Padahal RPJMD sudah diusulkan ke DPRD setempat.