Disbudpar Gelar Lomba Desain dan Tagline Pariwisata
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Lomba Desain Logo dan Tagline Pariwisata 2018. Lomba ini digelar untuk menguatkan branding terutama di sektor pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Lomba Desain Logo dan Tagline Pariwisata 2018. Lomba ini digelar untuk menguatkan branding terutama di sektor pariwisata Kabupaten Bojonegoro.
Banyak hal yang didiskusikan dalam forum pertemuan pemimpin muda se-Asia di Bangkok Thailand. Mulai kondisi sosial, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya menjadi topik isu untuk mengembangkan generasi muda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, bertempat di Pendopo Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (27/10/2018).
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendapatkan penghargaan dari Anugrah Wisata Jawa Timur (AWJ) tahun 2018, berkat komitmennya dalam pengembangan dari sektor wisata dengan menduduki posisi ketiga di bawah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Situbondo.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kepemudaan telah ditetapkan pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada hari Jumat (26/10/2018).
Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya Tenaga Guru Honorer K2 (THK2) di Bojonegoro diduga mengalami ketidaksesuaian administratif antara Permenpan RB dan BKN pusat. Oleh karena itu, belasan THK2 Bojonegoro, Selasa (9/10/2018) mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro, untuk mengadukan hal tersebut.
Tidak ada dalam benak, H. Najib Hamid, M.Si menjadi calon Legislatif (Caleg) pada Pileg 2019. Pasalnya pria kelahiran Lamongan tahun 1964, mengabdikan dirinya menjadi anggota Bawaslu Jawa Timur dan juga KPU Jawa Timur, karena pengalamannya diberbagai organisasi, Najib bertekad memajukan Indonesia terutama Jawa Timur dengan maju menjadi Caleg Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya perencanaan maupun konsep yang bagus. Namun payung hukum, Peraturan Daerah (Perda) perlu dibuat untuk mengembangkan koperasi tersebut.
Seiring perkembangan globalisasi yang memungkinkan berbagai budaya asing masuk ke Indonesia, menjadikan budaya di Nusantara jadi terancam, bahkan semakin tergerus. Sehingga keanekaragaman budaya ataupun kesenian di Indonesia harus tetap dijaga kelestariannya.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bojonegoro melakukan audiensi dengan Kepala Desa Glagahwangi, Tim Seleksi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Selasa (18/9/2018) di ruang DPRD Bojonegoro.