Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di masing-masing desa untuk menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, agar peran BUMDes tersebut bisa terealisasi, DPRD Bojonegoro juga membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang BUMDes.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, DPRD Bojonegoro, meminta para penjual hewan kurban serta panitia pelaksanaan penyembelihan hewan memperhatikan protokol kesehatan. Pasalnya, Hari Raya Idul Adha tahun ini masih dalam pandemi Covid 19.
Agar kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik 2020 berjalan lancar dan sesuai target, dan kejadian pembangunan fisik 2019 ada yang tidak sesuai target tidak terulang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, mengundang Dinas Cipta Karya, Bina Marga, Dinas Pendidikan serta PU Sumber Daya Air, guna melakukan diskusi agar proyek pelaksanaan pembangunan fisik 2019 yang tidak selesai pengerjaan tidak terulang lagi.
Hak-hak penyandang disabilitas memang selayaknya harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, pasalnya, kaum disabilitas juga punya hak yang sama dalam mendapatkan perhatian.
Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa menjadi peranan penting dalam kemajuan desa. Harapannya, penguatan kelembagaan BUMDes menjadi kunci desa berdaya, untuk itu perlu mendapat dukungan semua pihak.
DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, mulai melakukan reses-kegiatan di luar sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Seperti yang dilakukan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Imam Solihin.
Anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif. Bahkan, dirinya juga berkesempatan melihat langsung Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo tanpa membawa rombongan dan acara seremonial.
Kunjungan Kerja (Kunker) pimpinan dan anggota komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro ke Kecamatan Sukosewu, Rabu (10/6/2020), terpaksa harus ditunda. Pasalnya wakil rakyat yang membidangi hukum pemerintahan ada agenda internal yang mendesak, harus diselesaikan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menilai, penanganan Pandemi Covid-19 di Jawa Timur telah dilaksanakan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Bojonegoro.
Setelah Tata Tertib Nomor 4 Tahun 2020 diresmikan, Kinerja anggota DPRD Bojonegoro lebih ringan. Saat rapat mereka tidak perlu lagi masuk ke kantor. Namun cukup dengan video conference.