Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016 selangkah lagi akan disahkan. Namun beberapa Raperda yang menunggu disahkan, termasuk Raperda Perangkat Desa. Pasalnya masih ada beberapa poin dalam draft Raperda tersebut yang belum ada kepastian.
Sekretaris Desa (Sekdes) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di desa, diwacanakan akan ditarik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Namun Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kota Ledre menyikapi informasi tersebut dengan beberapa keinginan Kepala Desa, tetapi kewenangan itu tergantu eksekutif.
Bidang kesehatan menjadi salah satu layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meminta kualitas layanan kesehatan di Kota Ledre harus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Bojonegoro, Soehadi Moeljono saat rapat koordinasi peningkatan mutu layanan kesehatan, Kamis (16/2/2017).
Salah seorang warga di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Siti Qomariyah melapor ke Polres Bojonegoro. Setelah wanita tersebut dimintai uang Rp 500 ribu oleh sekretaris desa (Sekdes) setempat, saat akan meminta tandatangan kepala desa.
Tidak adanya aturan terkait Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Bojonegoro yang dijabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemkab untuk menariknya.
Memasuki tahun 2017, semua pos anggaran tahun 2016 harus sudah terserap seluruhnya. Pasalnya jika tidak terserah akan kembali ke kas daerah.