Hingga menjelang Maghrib baru lima kecamatan yang kelar pengoreksian soal tes pengisian perangkat desa, Kamis (26/10/2017). Sehingga dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, masih 23 kecamatan yang belum terkoreksi.
Ratusan warga yang memadati di dalam GOR atau gedung serbaguna Sekolah Model Terpadu (SMT) di Jalan Raya Bojonegoro-Babat, tepatnya di Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, banyak yang mengeluh. Sebab, layar untuk menampilkan hasil koreksi buram.
Dua sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) turut menjadi lokasi penyelenggaran tes pengisian perangkat desa. Dua sekolah itu yakni Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Kepohbaru dan MTs Yaspira Ngambon.
Meskipun naskah soal dan kunci jawaban disimpan di Polres Bojonegoro, tetapi proses pengambilannya dilakukan terpisah. Selain naskah soal didistribusikan ke masing-masing kecamatan dan kunci jawaban digunakan di SMT untuk pengoreksian, tapi juga untuk menjaga kerahasiaan.
Proses dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro untuk meloloskan calon perangkat desa terus berjalan. Pasalnya ada beberapa orang yang menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Dengan semakin dekatnya proses ujian pengisian perangkat desa, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menilai proses tersebut semakin rusuh dan gaduh. Terbukti, ada beberapa oknum yang mendatangi Universitas Semarang (Unnes) yang diduga berniat melobi hasil seleksi.
Santernya isu yang menyatakan adanya celah untuk melakukan kecurangan pada pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, membuat Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro memberlakukan pengamanan khusus.
Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya dari enam perguruan tinggi, dipastikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) ditunjuk menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro.
Menanggapi isu kecurangan pengisian perangkat desa, Bupati Bojonegoro Suyoto, menjamin tidak akan ada kecurangan. Pemkab akan memantau proses pengisian perangkat desa mulai dari penyerahan berkas sampai hasil tes seleksi.
Pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam penerapannya. Sehingga untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Kinasih' membuka pos pengaduan terkait rekrutmen perangkat desa serentak tersebut.