Salah satu upaya pemberdayaan perempuan dengan peningkatan kualitas peran sertanya, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan Anak Dan Keluarga Berencana DP3AKB Bojonegoro gelar Seminar Nasional dengan mengangkat tema Semangat Kartini Menginspirasi, Senin (19/4/2021).
Menjelang perayaan hari kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, PNS di Bojonegoro akan memeringati hal tersebut dengan memakai kebaya selama 5 hari mendatang. Mulai dari tanggal 19-23 April 2021 mendatang.
Dalam rangka peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, Dinas Pendidikan Bojonegoro gelar Kartian di tengah pandemi Covid-19 secara sederhana. Dan di ikuti oleh seluruh Dharma Wanita Persatuan lingkup Dinas Pendidikan Bojonegoro. Senin, (12/4/2021).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama organisasi perempuan yang tergabung dalam asosiasi Srikandi Indonesia Hebat, gelar bazar produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jelang peringatan Hari Kartini, Senin(5/4/2021).
Program Sahabat Pertamina yang diinisiasi oleh Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field, terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat Bojonegoro, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Ring 1 Sukowati, yaitu masyarakat Desa Campurejo, Ngampel, dan Sambiroto.
Sedang nge-tren nih menggunakan masker berkalung atau masker yang terdapat tali strap. Praktis, tapi hati-hati, ternyata ia membawa risiko karena mengurangi higienitas masker yang kita kenakan.
Kabupaten Bojonegoro menempati urutan ke Tujuh tertinggi dengan angka pernikahan dini di Jawa Timur. Posisi itu berada dibawah Kota Malang dengan 1481 kasus, Kabupaten Jember 1169 kasus, Kabupaten Banyuwangi 868 kasus, Kabupaten Lumajang 866 kasus, Kabupaten Pasuruan 700 kasus dan Kabupaten Probolinggo 635 kasus. Tercatat ada 550 kasus pernikahan dini di Kabupaten Bojonegoro dari Bulan Januari hingga Bulan Oktober 2020.
Gelombang unjuk rasa menentang kebijakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) terus meluas di berbagai daerah di Indonesia. Aksi penolakan ini juga di Kabupaten Bojonegoro. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, kaum buruh, dan mahasiswa turun ke jalan dan berkumpul di depan kantor DPRD untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap penerapan Omnibus Law. Mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan yang intinya para demonstran menyampaikan mosi tidak percaya mereka terhadap pemerintah dan DPR, mengecam pengesahan UU Cipta Kerja, serta mengajak semua masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.