Dari 18 pendaftar lelang jabatan 4 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, tersisa 17 pejabat yang bakal mengikuti tahapan selanjutnya. Satu pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam administrasi tahap awal.
Sebanyak 18 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah mendaftarkan diri untuk mengikuti lelang jabatan pada empat kepala dinas (Kadin) yang saat ini kosong.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, kemarin. Pertemuan ini menjadi ajang silaturrahim sekaligus forum diskusi strategis terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Agama.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka lelang jabatan untuk posisi 4 kepala dinas dan badan. Lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) ini, telah dibuka sejak Rabu 6 Agustus 2025, kemarin.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menyetujui total 219.364 formasi jabatan fungsional (JF) untuk Kementerian Agama pada tahun 2025. Persetujuan ini menjadi kabar menggembirakan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag yang menantikan kepastian pengisian formasi dan jenjang karier.
Cantika Wahono Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Bojonegoro, Sabtu, 8 Maret 2025 melaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan Ketua TP PKK Kab Bojonegoro 2025-2030 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai tahun ini akan mengakselerasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang menjadi binaannya, baik guru madrasah maupun guru agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Khonghucu) di sekolah umum.
Sebanyak 34 personel di lingkup Polres Bojonegoro resmi menyandang pangkat baru. Upacara Kenaikan Pangkat (UKP) setingkat lebih tinggi itu, digelar di halaman Mapolres Bojonegoro, Rabu (3/7/2024).
Sebanyak 408 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bojonegoro menerima tambahan masa jabatan selama dua tahun. Pemberian tersebut, menyusul disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2024, tentang perubahan ke 2 atas UU Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
Ketua PPDI Kabupaten Bojonegoro, Parno Suwanto, menyampaikan bahwa realisasi perpanjang jabatan kepala desa dalam revisi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2024 belum bisa dipastikan.