Skip to main content

Category : Tag: Kabupaten Bojonegoro


Info Pertanian

Alokasi Pupuk Subsidi untuk Bojonegoro Sebesar 130.177 Ton

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor: 500/7683/110.2/2025, Bojonegoro mendapatkan jatah total sebanyak 130.177 ton pupuk subsidi.

Wisata Tahun 2025

1 Tahun, Pendapatan dari Pariwisata Bojonegoro Capai Rp1,19 Miliar

Sektor pariwisata di Kabupaten Bojonegoro berdampak pada kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sepanjang tahun 2025, PAD dari sektor pariwisata tercatat mencapai Rp 1,19 miliar, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Minyak dan Gas Bumi

Skor ESG Tinggi, Pertamina Kokoh Peringkat 1 Dunia di Sub Industri Integrated Oil and Gas

Peringkat keberlanjutan PT Pertamina (Persero) terus meningkat. Pada 31 Desember 2025, Pertamina memperoleh kenaikan skor ESG (Environmental, Social and Governance) dari Lembaga ESG Risk Rating Global Sustainalytics, menjadi 23,1 (Medium Risk) dari sebelumnya 26,9 (Medium Risk) tahun 2024. Penilaian yang lebih kecil lebih baik, karena menunjukkan tingkat risiko yang lebih rendah.

Rumah Sakit Pemkab Bojonegoro

RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Ditetapkan Menjadi Rumah Sakit dengan Layanan K3

RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro terus mengembangkan layanan kesehatan sebagai bentuk komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dunia kerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Bidang Jasa Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Pelayanan Kesehatan Kerja.

APBD Bojonegoro Tahun 2026

Deal..! Belanja Daerah Bojonegoro Tahun 2026 Rp6,49 Triliun

Pemkab Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian postur belanja setelah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda APBD TA 2026.