Ribuan peserta dari Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro bersama Jajaran seluruh jajaran guru, siswa ikut memeriahkan jalan santai dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti (HAB) ke-73 Kemenag, Sabtu (4/1/2019).
.jpg)
Wacana Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah nauangan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, mendapat reaksi beragam dari MI yang ada di Bojonegoro. Pasalnya pelaksanaan itu dinilai sangat baik untuk kemajuan baik di bidang pendidikan.
Menghadapi tahun politik, Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, menekankan kepada seluruh jajaran Aparatur Negeri Sipil (ASN) untuk selalu kerukunan dan kebersamaan dengan semua golongan dan tetap mengedepankan pelayanan kepada semuanya.
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mendatang di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) direnakanan bakal melaksanakan dengan berbasis Android. Meski begitu Kemenag Bojonegoro tetap akan berusaha mewujudkannya agar pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan tahun 2019.
Seratusan guru madrasah non PNS di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, dipastikan tidak bisa menerima Tunjangan Fungsional (TF) atau Insentif tahun 2018 ini, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh guru tersebut.
Tunjangan Fungsional (TF) atau insentif guru madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, yang ditunggu-tunggu, dipastikan cair awal Januari 2019.
Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dari tahun ke tahun semakin berkembang di masyarakat. Keberadaan lembaga Madin memiliki peran penting dalam mendidik dan menanamkan nilai moral dan keagamaan.
Puluhan sekolah madrasah di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro yang melakukan akreditasi di tahun 2018 ini jumlahnya ada sebanyak 185 lembaga.
Pemberlakuan Kartu nikah di Kabupaten Bojonegoro, belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pasalnya pemberlakuan kartu nikah bulan Desember itu masih diproyeksikan di 4 Kabupaten /Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yakni Surabaya, Malang, Pasuruan dan Mojokerto.
Ikatan pernikahan bisa dikatakan resmi menurut negara bila tercatat dan bisa menunjukkan buku nikah. Walaupun begitu, permasalahan stok buku nikah bisa di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Bojonegoro menipis, sehingga beberapa KUA telah mengajukan stok di Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.