Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerapkan Open Gaverment Partnership (OGP), membuat jurnalis di Kota Ledre harus mengimbanginya. Pasalnya, open data terhadapan layanan publik utamanya, sangat penting bagi jurnalis dan pemerintah.
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA/SMK Kabupaten Bojonegoro, menggelar Halal Bihalal bertempat di Aula SMKN 2 Bojonegoro, pada Selasa (25/7/2017)
Senin (17/7/2017) merupakan hari pertama siswa-siswi masuk sekolah dari berakhirnya libur panjang yang bertepatan dengan tahun ajaran baru. Kepadatan jalan tampak terlihat di beberapa ruas jalur Bojonegoro-Babat.
Senin (17/7/2017), adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh kaum pelajar, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Seperti yang terpantau pada pagi ini, di Sekolah Menengah Kejurusan Negeri (SMKN) 5 Bojonegoro, ratusan siswa berseragam rapi berjajar untuk mengikuti upacara hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2017-2018.
Setelah dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kebupaten Bojonegoro. Gelombang pertama pada 4-7 Juli, ternyata pagu yang belum terisi cukup banyak.
Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono siang tadi menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2016.
Sebanyak 16 anggota Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ) Indonesia mengunjungi Kabupaten Bojonegoro, Selasa (11/7/2017), untuk mengkaji potensi lokal. Rombongan diterima langsung Bupati, Suyoto, di lantai 7 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Dalam rangka memperkokoh tali silaturahim, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Bojonegoro menggelar acara halal bihalal, Minggu (9/7/2017) di lobi sekolah setempat.
Penggunaan sertifikat atau piagam prestasi yang bisa menambah poin, dalam mekanisme penentuan masuk sekolah favorit pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 ini, menjadi perbincangan para calon wali murid. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) memplototi sertifikat yang digunakan mendaftar peserta didik baru.
Jumlah kuota atau pagu yang tersedia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri tidak sebanding dengan lulusan saat ini.