Dalam upaya menjawab problematika pendidikan hingga peluang di masa pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan Bojonegoro bersama Dewan Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur menggelar Temu Wicara Pendidikan.
Sebagai salah satu bentuk pencegahan dan penekanan terhadap Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya berupa program vaksinasi. Melalui vaksinasi ini diharapkan bahwa kekebalan tubuh pada kelompok masyarakat dapat segera terbentuk
Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui peningkatan kekebalan komunitas dengan pemberian vaksin di Bojonegoro sudah memasuki tahap II.
Perkembangan kasus aktif di tingkat nasional saat ini berada di angka 12%. Target pemerintah ialah menurunkan angka kasus aktif dengan meningkatkan angka kesembuhan pasien Covid-19 dan menghindari angka kematian. Saat ini jika dilihat secara kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki hanya 11 - 100 kasus aktif.
Program vaksinasi tahap 2 telah dimulai pemerintah. Selain pegawai sektor pelayanan publik dan warga lanjut usia (lansia) ya g menjadi prioritas, tahap 2 ini juga menyertakan profesi guru dan tenaga pengajar sekolah untuk persiapan sekolah tatap muka, serta wartawan dan pekerja media yang dinilai berisiko terpapar Covid-19.
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (HIMEK) IKIP PGRI Bojonegoro mengadakan webinar kewirausahaan yang dibuka untuk umum melalui zoom meeting, Kamis (25/2/2021).
Cerita Hilangnya Dua Dusun di Bumi Wali Jawa Timur
Meskipun ada tambahan pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan tambahan kasus baru, jumlah kasus konfirmasi positif di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (25/2/2021) tetap 55 orang seperti hari sebelumnya.
Vaksinasi di Bojonegoro ditujukan bagi petugas publik dari berbagai instansi di beberapa fasilitas kesehatan Kabupaten Bojonegoro, salah satunya ialah Rumah Sakit Aisyiyah (RSA).
Presiden Joko Widodo hari ini meninjau pelaksanaan vaksinasi yang pertama kali dilakukan kepada 650 pendidik dan tenaga kependidikan termasuk di dalamnya asosiasi profesi guru. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah mengurangi kehilangan kemampuan dan pengalaman belajar pada siswa atau learning lost akibat pandemi Covid-19, terutama bagi yang paling kesulitan menjalankan pembelajaran jarak jauh dan untuk mengakselerasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka.