Agar pendistribusian logistik untuk keperluan pada hari pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 Juni 2018 berjalan lancar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah memetakan tempat yang merupakan daerah terpencil dan sulit dilalui kendaraan.
Kementerian dalam Negeri sudah mengimbau kepada seluruh PNS agar bersikap netral dalam gelaran Pilkada serentak 2018. Para PNS dilarang berfoto bersama pasangan Cabup, dan diunggah ke media sosial.
Memasuki tahapan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro terus melototi kegiatan pasangan calon (Paslon). Dalam proses pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Panwaskab menyebut seluruh Paslon melanggar APK.
Setelah proses meminta keterangan beberapa saksi termasuk pelapor maupun terlapor, terkait laporan dugaan pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) di Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro mengehentikan laporan tersebut.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Pejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro memberikan dukungan ke pasangan calon (Paslon) Soehadi Moeljono - Mitro'atin (Mulyo-Atine). Kepastian sikap tersebut dilakukan sendiri, meskipun tidak ada intruksi dari DPP PKS.
Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro 2018, Kepala Desa (Kades) Bojonegoro mengadakan silaturrohim bersama di gedung Serbaguna, Kamis (5/4/2018). Kegiatan yang dihadiri para Kades di Kota Ledre tersebut untuk mendeklarasikan pemilu damai dan netral.
Masih adanya 34.776 pemilih pemula yang belum mempunyai E-KTP maupun surat keterangan (Suket), tidak membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro tinggal diam. Sebagai pelaksana pemilu, KPU tidak hanya berkoordinasi tetapi juga mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk segera mencetak E-KTP dan Suket tersebut.
Memasuki masa kampanye pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, belum ada Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang resmi. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro masih proses pencetakan APK tersebut.
Setelah penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro harus diganti yakni ketua DPRD, Mitro'atin dan anggota Komisi C, Budi Irawanto (Wawan.
Memasuki masa kampanye pasangan calon (Paslon) yang ditatapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, tidak menutup kemungkinna para calon melakukan kampanye terselubung. Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro terus melototi pergerakan para Paslon.