Sebanyak 65.000 liter air bersih disalurkan kepada warga Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, dan Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, pada Minggu (11/10/2026). Bantuan yang digerakkan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro itu menjadi bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Komisi C DPRD Bojonegoro menyemprot sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hanya melakukan penanganan bencana ketika telah memasuki darurat. Komisi C meminta para OPD agar melakukan mitigasi jangka panjang.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono melantik dan mengambil sumpah janji 111 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (1/10/2026).
Warga Desa Bobol, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, meminta workshop perubahan iklim tidak berhenti pada diskusi dan penyampaian materi. Mereka mendorong adanya tindak lanjut nyata, salah satunya penyediaan bibit dan gerakan penanaman pohon untuk menghadapi persoalan kekeringan, longsor, banjir bandang, hingga kerusakan lingkungan.
Upaya memperkuat kecakapan generasi muda dalam menggunakan teknologi digital berlanjut di Bojonegoro. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Bojonegoro bersama ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, menggelar Festival Literasi Digital Bojonegoro 2026 sekaligus meluncurkan website literasi digital sebagai bagian dari keberlanjutan program bagi pelajar.
Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mulai menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Melalui workshop penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pemerintah desa bersama masyarakat menargetkan terwujudnya Desa Karangsono dengan nol kasus perkawinan anak.
Ancaman krisis air bersih di tengah musim kemarau mendorong penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Abidin Fikri, turut mendorong agar kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan tetap terpenuhi.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Fraksi menilai nominal tersebut perlu dijelaskan secara lebih transparan karena biaya penyelenggaraan Pilgub Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen pada Triwulan II 2026 belum membuat Komisi B DPRD Jawa Timur sepenuhnya puas. Komisi yang membidangi sektor perekonomian itu justru mempertanyakan kecukupan anggaran untuk menopang sektor-sektor yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Upaya mencegah kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro diperkuat hingga tingkat desa. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi menggelar pertemuan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA).