ejak pukul 09.00 Wib pagi, sebagian warga di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro merasakan pemadaman listrik. Pemadaman diperkirakan berlangsung hingga 14.00 Wib, antara lain Desa Sumbertlaseh, Desa Ngumpakdalem, Desa Ngraseh dan Desa Mojoranu.
Salah satu oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di Kecamatan Sumberrejo akan mendapat ganjaran lantaran tindakan indisipliner yang dilakukan, yaitu tidak masuk kerja di sekolah selama kurang lebih 115 hari.
Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.
Setelah resmi menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan gedung Kecamatan Sukosewu pada 2016, Pemkab telah menunjuk pelaksana tugas menggantikan posisi Supi Haryono, Kabag Pemerintah Pemkab Bojonegoro.
Setelah proses penyerahan data keanggotaan partai politik (Parpol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, untuk diverifikasi. Rencananya KPU akan melakukan pengecekan keanggotaan parpol secara sempling seluruh parpol selama tiga hari, mulai Selasa (30/1/2018).
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Semakin dekatnya masa Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro kembali mencermati usulan-usulan publik mengenai Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). KPU Kabupaten Bojonegoro mulai menyiapkan bahan untuk diusulkan ke KPU RI.
Pada Jumat (26/1/2018) pagi tadi, di Gedung Pemkab para penulis Bojonegoro diundang untuk mengikuti rapat persiapan pameran buku hasil karya mereka.
Dari empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan bertarung di Pilkada Bojonegoro 2018, pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto tercatat paling tajir atau memiliki harta melimpah dibanding pasangan lain. Itu terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.