Pelantikan perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro beberapa hari yang lalu bisa saja dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, apa yang dilakukan kepala Desa tidak mematuhi peraturan ataupun perundang-undangan yang lebih tinggi tentang Peraturan Daerah dan Susunan Organisasi Tata Kerja ( SOTK).
Meski dinilai cacat hukum, Kepala Desa (Kades) Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, nekat melantik perangkat desa hasil seleksi Pemdes. Karena ini pula, ada aksi unjuk rasa dari warga yang menolak pelantikan.
Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras berencana akan melantik perangkat desa baru hasil seleksi beberapa waktu lalu. Padahal, seleksi perangkat dinilai cacat hukum oleh DPRD pada saat hearing dengan anggota dewan, Selasa (18/9/2018).
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro merekom hasil hearing terkait Pengisian Perangkat Desa (Perades) Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugiwaras, untuk membatakan hasil ujian, Selasa (18/9/2018) di Gedung DPRD Bojonegoro.
Polemik pengisian tes Perangkat Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras terus berlanjut. Kali ini Kepala Desa Glagahwangi, BPD, TIM seleksi perangkat menghadap Komisi A DPRD Bojonegoro untuk menyelesaikan masalah itu, Selasa (18/9/2018).
Kisruh terkait soal ujian pengisian perangkat desa di Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras masih bergulir, bahkan peserta yang mengikuti ujian pengisian perangkat desa belum menerima hasil ujian tersebut.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bojonegoro melakukan audiensi dengan Kepala Desa Glagahwangi, Tim Seleksi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Selasa (18/9/2018) di ruang DPRD Bojonegoro.
Tes rekrutmen perangkat Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Kamis lalu (13/9/2018) di MA Walisongo berbuntut panjang. Pasalnya para peserta calon perangkat desa tak terima dengan hasil akhir.
Polemik kepala desa yang bersekukuh tak mau melantik perangkat desa yang terpilih hingga kini bisa dikatakan belum menemukan titik terang. Bahkan kasus tersebut berakibat kepada pemberhentian 6 Kepala Desa (Kades), yaitu Kades Kedungrejo Mustakim, Sumberrejo Santoso, dan Sukorejo Didik. Ketiganya masuk di Kecamatan Malo. Kemudian Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Ali Mukti; Kades Kuniran, Kecamatan Purwosari, Masyudi, Kades Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Teguh Widarto.
Perangkat desa adalah salah satu komponen yang memiliki andil dalam kemajuan sebuah desa dan juga kesejahteraan rakyat di bawah komando Kepala Desa (Kades), seperti pembangunan infrastruktur, kepengurusan data kependudukan dan juga kesejahteraan masyarakat desa.