PT Pegadaian (Persero) Cabang Kabupaten Bojonegoro mencatat emas batangan dan perhiasan menjadi barang paling favorit untuk digadaikan guna mendapatkan pinjaman pada tahun 2020.
Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Bojonegoro menggelar Musyawarah Daerah (Musda), di Aula PKP-RI Kopen jalan Basuki Rahmad Bojonegoro, Selasa (22/12/2020
Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bojonegoro pecahkan rekor laporan akhir tahun setebal 4.387 halaman atau 50,01 Centimeter. Berkas lporan akhir tahun tersebut adalah rekam jejak pendampingan para Pendamping Desa selama tahun 2020.
Uji klinik vaksin Sinovac telah masuk fase III dan selesai melakukan penyuntikan kepada seluruh sukarelawan yang dikerjakan di center Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad). Pendampingan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak pengembangan protokol uji klinik dan inspeksi pelaksanaan uji klinik. Sedangkan untuk memastikan mutu vaksin Covid-19 dilakukan inspeksi kesiapan fasilitas produksi baik di Cina maupun di Bio Farma. Uji klinik merupakan tahapan penting guna mendapatkan data efektivitas dan keamanan yang valid untuk mendukung proses registrasi vaksin Covid-19. Sejauh ini tidak ditemukan adanya reaksi yang berlebihan atau Serious Adverse Event yang ditemukan selama menjalankan uji klinik fase III di Unpad.
Imunisasi sangat penting untuk membentuk daya tahan tubuh dalam melawan penyakit tertentu yang merupakan bagian dari upaya mencegah lebih baik daripada mengobati. Imunisasi merupakan interfensi kesehatan masyarakat yang spesifik dan efektif dari segi biaya. Salah satu upaya imunisasi yang massif yang pernah dilakukan pemerintah adalah program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dimulai pada tahun 1995. PIN saat itu merupakan program untuk mengeradikasi virus polio.
Pemerintah kembali memberikan bantuan kepada masyarakat selama pandemi Covid-19, salah satunya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop).
Gelombang unjuk rasa menentang kebijakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) terus meluas di berbagai daerah di Indonesia. Aksi penolakan ini juga di Kabupaten Bojonegoro. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat, kaum buruh, dan mahasiswa turun ke jalan dan berkumpul di depan kantor DPRD untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap penerapan Omnibus Law. Mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan yang intinya para demonstran menyampaikan mosi tidak percaya mereka terhadap pemerintah dan DPR, mengecam pengesahan UU Cipta Kerja, serta mengajak semua masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.
Dampak kemarau, kini mulai dirasakan oleh masyarakat Bojonegoro, bahkan beberapa wilayah sudah mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebituhan sehari-harinya. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, telah mencatat sudah ada 31 dusun di 19 Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, telah terdampak kekeringan dan kesulitan air bersih akibat musim kemarau yang telah terjadi.