Klaim pasien Covid 19 di Jawa Timur mencapai 1 triliun lebih. Hal itu dikatakan Deputi BPJS Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa, kepada blokBojonegoro.com usai penyerahan penghargaan UHC BPJS kesehatan, Rabu (23/9/2020) di Gedung Pemkab Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi warganya, salah satu upayanya yakni mengikutsertakan penduduknya dalam BPJS Kesehatan. Bahkan dengan upaya memberikan jaminan kesehatan itu, Pemkab Bojonegoro akhirnya mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan penghargaan atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan. Penyerahan penghargaan itu, langsung kepada Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah dari dr. I Made Puja Yasa selaku Kepala Deputi direksi wilayah Provinsi Jawa Timur.
Kantor Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Bojonegoro melakukan inovasi pelayanan di masa pandemi Covid-19, sehingga tetap memberikan kenyamanan bagi para peserta.
Akreditasi institusi perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggara perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
Pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Bojonegoro, memberikan fasiltas kepada sejumlah karyawan swasta di berbagai perusahaan yang ada di Bojonegoro, yakni pencairan dana program bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah Rp600.000.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp 5.000.000 akan cair pada 25 Agustus 2020.
Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Kabupaten Bojonegoro, berikhtiar melindungi dan kesejahteraan tenaga pendidik Madrasah / Sekolah di bawah naungan PC LP Ma'arif NU Bojonegoro.
Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp600.000 kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp5.000.000.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 menegaskan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan.