Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bojonegoro kembali mengingatkan sejumlah Rumah Sakit yang menjadi mitranya, untuk memperbaiki status akreditasi. Akreditasi pun menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kabupaten Bojonegoro bekerja sama dengan Firedrich-Ebert-Stiftung (FES) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar seminar publik bertema "Menuju Jaminan Kesehatan Semesta" pada Selasa (23/04/2019), di Griya Dharma Kusuma (GDK) Bojonegoro. Acara diikuti para jurnalis, baik cetak, elektronik dan siber serta mahasiswa di Bojonegoro.
BPJS Kesehatan menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar hutang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Di luar itu, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Guna memberikan Jaminan Kesehatan bagi para guru di Bojonegoro, Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda), bakal mendaftarkan para pejuang pendidikan di BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro menambah kader Jaminan Kesehatan nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) baik untuk Kabupaten Bojonegoro maupun Tuban. Hal itu dilakukan guna meningkatkan kolektabilitas iuran dan cakupan kepesertaan Program JKN - KIS, khususnya di wilayah Cabang Bojonegoro sebanyak 14 orang.
Agar kinerja Kader JKN di lapangan dapat berjalan baik dalam mencapai target, BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro rutin mengadakan evaluasi tiap minggu.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, akhirnya disahkan saat paripurna, Sabtu (23/2/2019).
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah megabsen jajaran Kepala Dinas dan Camat se Kabupaten Bojonegoro saat paripurna penetapan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023 ditetapkan saat paripurna, Sabtu (23/2/2019), meski kemarin sempat tertunda lantaran banyak anggota dewan yang absen.
Jaminan kesehatan dan layanan kesehatan pengguna BPJS di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Kabupaten Bojonegoro, telah dilakukan sesuai SOP dan regulasi.