Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Bojonegoro, semakin melebarkan sayap untuk menyasar seluruh perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro. Tahun ini, BPJS-TK menargetkan seluruh perangkat desa di Kota Ledre sudah menjadi peserta.
Rekayasa Industri (Rekind), Japan Gas Corporation (JGC) dan Japan Gas Corporation Indonesia (JGCI) yang disingkat dengan RJJ menggelar sosialisasi bersama PT Pertamina EP Cepu di Kecamatan Ngasem dan Gayam hari ini, Senin (26/3/2018).
Penyedia layanan kesehatan Rumah Sakit Islam (RSI) Aisiyah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro terhitung mulai 1 April 2018 hingga waktu yang belum ditentukan akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama (PKS) periode 2018 ini.
Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro menyambut positif, pertemuan yang dilakukan dengan anggota DPRD Bojonegoro yang mendorong agar GTT itu diikutsertakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Setelah para pejuang pendidikan dalam hal ini Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro menerima SK Penugasan dari Bupati Bojonegoro Suyoto di akhir masa jabatannya, Jumat (9/3/2018), seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berencana juga akan mengajukan jaminan ketenagakerjaan bagi para GTT maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ada di Kota Ledre.
Selain diperintahkan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kepada Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Bojonegoro, Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto dilarang mutasi jabatan. Namun, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Pemprov Jatim itu diminta memfasilitasi suksesnya pilkada serentak tahun 2018.
Setelah dipastikan menjadi pj Bupati Bojonegoro, Suprianto dilantik di gedung Grahdi Pemprov Jawa Timur, Selasa (13/3/2018), oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Pak De Karwo memerintahkan untuk segera melakukan koordinasi dengan Forum Pimpinan Kepada Daerah (Forkopimda) di Kota Ledre.
Setelah memimpin Kabupaten Bojonegoro dua periode, masa jabatan Bupati Bojonegoro, Suyoto sudah berakhir, Selasa (13/3/2018). Sehingga posisinya harus diganti Pj Bupati Bojonegoro, Suprianto sampai pelaksanaan Pilkada selesai dan pelantikan Bupati terpilih dilantik nantinya.
Keterlambatan Penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dialami Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro saja, namun juga dialami beberapa Disdik di beberapa kabupaten lain.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.