Skip to main content

Category : Tag: Pj


HUT BPJS Kesehatan Ke-49

BPJS Kesehatan Dorong Gotong Royong Sukseskan JKN-KIS

Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Cikal bakal jaminan kesehatan semesta berawal dari ide yang digagas oleh Menteri Kesehataan Profesor G. A. Siwabessy di tahun 1968. Cita-cita tersebut, mulai diwujudkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri membentuk Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004. Aturan itu kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011, sehingga lahirlah BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS.

Dukung Germas, Tetapkan Bulan Deteksi Dini Kanker Serviks

Untuk memberikan dukungan gerakan masyarakat sehat (Germas) yang berfokus pada upaya promotif preventif, terutama terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan bulan deteksi dini kanker serviks.

BPJS Ketenagakerjaan Kejar Perusahaan Belum Mendaftar

Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Bojonegoro, terus berupaya dan mengejar agar bisa meningkatkan jumlah kepesertaan. Target yang dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan mencapai 43.000 orang lebih. Untuk itu sampai saat ini BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan sosialisasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dapat dipatuhi setiap pemberi kerja atau pengusaha.

Jelang Lebaran, BPJS Kesehatan Permudah Prosedur Pelayanan

Selama musim mudik, BPJS Kesehatan mempermudah prosedur pelayanan kesehatan. Pemudik yang sakit saat di perjalanan bisa langsung mendatangi IGD rumah sakit tanpa harus mengantongi rujukan surat dari dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas terlebih dahulu. Kebijakan ini berlaku pada 19 Juni-2 Juli 2017.

JKN-KIS Wujud Gotong Royong Implementasi Pancasila

Dalam rangka memperingati Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni, BPJS Kesehatan menggelar talkshow bersama tokoh-tokoh inspiratif. Selain itu juga dimeriahkan dengan beraneka lomba yang menggairahkan semangat nilai Pancasila khususnya bagi Duta BPJS Kesehatan. Dilanjutkan dengan upacara peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2017 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Perusahaan Wajib Daftarkan Karyawan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Untuk mensejahterakan karyawan atau pekerja di Bojonegoro, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) mengundang pengusaha atau pemilik perusahaan di Bojonegoro untuk diberikan sosialisasi terkait JKN dengan mengundang pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan 3 Kali Berturut-turut Raih WTP

Di tahun ketiga pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 oleh Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan DJS dan BPJS Kesehatan Tahun 2016. Istilah WTP, saat ini sudah digantikan dengan istilah WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).

BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Gelar Gebyar Prolanis

Demi mengoptimalkan program gerakan masyarakat sehat yang dicanangkan pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro menggelar Gebyar Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang diikuti oleh ratusan peserta JKN-KIS di seputar alun-alun kota, Jumat (19/5/2017).

Akhir 2018, Warga Bojonegoro Ditarget Terdaftar BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro menargetkan akhir Desember 2018 bisa mencover seluruh masyarakat Bojonegoro dan Tuban. Hal itu lebih cepat dari target nasional yakni tahun 2019 sebanyak 100% masyarakat harus tercover JKN-KIS.

Piutang BPJS Kesehatan Tembus Rp6,5 Miliar

Piutang atau tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro sampai di pertengahan bulan Mei ini mencapai Rp6,5 miliar untuk peserta jenis mandiri. Jumlah itu terdiri dari Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.