Sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan yang optimal bagi masyarakat Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegioro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro membuat kebijakan mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Memasuki bulan suci Ramadan tak disia-siakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro, untuk berbagi berkah dan menjalin kebersamaan dengan warga.
Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN -KIS) selama libur Lebaran tidak perlu khawatir dengan pelayanan kesehatan dari BPJS. Pasalnya dari H-8 sampai dengan H+8 Idul Fitri 1439 atau tanggal 7 - 23 Juni 2018, peserta BPJS tetap berhak menikmati pelayanan jaminan kesehatan. Bagi yang pergi keluar kota atau mudik juga tetap dapat menggunakan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), meskipun tidak terdaftar di pelayanan tersebut.
Menjelang hari raya Idul Fitri 1439 H, Pertamina memprediksi terjadinya peningkatan konsumsi pada produk LPG bersubsidi (3 kg) rata-rata sebesar 7%, dari konsumsi normal sebesar 94.679 Metric Ton (MT) / Bulan menjadi 101.307 MT/Bulan.
Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) Wilayah Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara meluncurkan tim satgas penyaluran BBM dan LPG Idul Fitri 1439 H.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Bojonegoro, melakukan kegiatan sosial dengan menjual sembako murah di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang berlolasi di JL. Untung Suropati Kecamatan Kota Kabupaten Bojonegoro, Selasa (29/5/2018).
BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-Tk) Cabang Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) terus mendorong para kepala daerah untuk melindungi pegawainya dengan jaminan sosial.
Setelah beredar foto berisi enam kasus kegawatdaruratan yang ditanggung Badan Penyelenggaan Jaminan Kesehatan (BPJS) alias gratis adalah tidak benar.
etelah beberapa waktu lalu mengisi Pj Bupati Bojonegoro, Supriyanto dianggap bekerja kurang maksimal. Sehingga anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto meminta Gubernur Jawa Timur untuk mengevaluasi kinerja Pj Bupati Bojonegoro yang baru beberapa bulan menjabat itu.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bojonegoro, telah memutus kontrak dengan RS Aisiyah Bojonegoro pada 1 Aprli 2018 kemarin. Pemutusan kontrak disebabkan lantaran RS yang berada di Jalan Hasyim Asyari No.17, Sumbang, Bojonegoro melakukan fraud (kecurangan), seperti memungut biaya tambahan kepada pasien, atau keluhan pasien yang terlalu banyak.