Meskipun pemerintah kabupaten Bojonegoro, DPRD dan stekholder lainnya sudah mengupayakan, tetapi kegelisahan kategori II (K2) yang belum terjawab, karena tergantung kebijakan pusat. Sehingga solusi yang dirasa tepat, pemerintah pusat harus memberlakukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperjuangkan nasib K2, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bojonegoro. Apalagi, pelaksanaan CPNS yang dianggap tak memihak para guru honorer K2 merupakan kewenangan pusat.
Ternyata kesejahteraan saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lantas membuat hubungan keluarga harmonis. Terbukti, sejak bulan Januari hingga September 2018 ini puluhan PNS mengajukan kasus perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.
Satu dari 14 berkas pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Bojonegroro ditolak oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, tidak memenuhi unsur dalam perceraian.
Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini tengah dibuka, dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para guru honorer karena, tidak memenuhi rasa keadilan. Pasalnya selama ini proses rekrutmen itu tidak memperhatikan jasa para guru honorer yang selama telah mengabdi selama puluhan tahun.
Aksi mogok yang dilakukan oleh Guru Tidak Tetap (GTT) yang terjadi di sejumlah daerah, tidak bakal terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya GTT di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro tidak akan melakukan hal tersebut, lantaran bisa membuat kegiatan belajar siswa terganggu.
Dewan segera mengambil langkah tegas dengan meminta Pemkab mengirim surat ke Kemenpan RB Pasca Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro. Mereka mengeluhkan terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan kebijakan yang dirasa tidak memihak pada K2.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah mengumumkan Formasi Penerimaan CPNS Kabupaten Tahun 2018. Informasi tersebut juga bisa diakses secara langsung di website resmi Pemkab pada link http://bkpp.bojonegorokab.go.id;
Portal SSCN.bkn.go.id adalah portal yang dinantikan para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Portal ini bisa diakses mulai pukul 13.00 Wib, Rabu (19/9/2018).
Selain menyoal kebijakan pemerintah pusat dengan adanya rencana seleksi CPNS, honorer kategori II (K2) juga menyinggung peraturan Bupati 22 tahun 2017 tentang rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK), mengisyaratkan bahwa akan dibukanya rekrutmen PPPK di Bojonegoro.