Pemkab Bojonegoro benar-benar mempersiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya digelar tahun 2018 ini. Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp.22,6 miliar, untuk gaji CPNS baru nantinya.
Salah satu oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di Kecamatan Sumberrejo akan mendapat ganjaran lantaran tindakan indisipliner yang dilakukan, yaitu tidak masuk kerja di sekolah selama kurang lebih 115 hari.
Jabatan tak menjamin suatu rumah tangga itu utuh hingga akhir hayat. Buktinya, kasus perceraian yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro masih tergolong tinggi.
Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 lalu mencapi 37 perkara. Dengan rincian 13 cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami) dan 24 cerai gugat (cerai yang diajukan oleh istri).
Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Meski berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), masih saja ada beberapa oknum guru dan karyawan lain yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan (PP) no. 53 tahun 2010 terkait tindakan kasus Indisipliner.
Satu lagi Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, memberhentikan salah satu oknum guru PNS SMPN Negeri 1 Gayam, akhir Desember 2017, karena melanggar PP. no 53 tahun 2010 tentang tindakan Indisipliner.
Sebanyak 47 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima Surat Keputusan (SK) purna tugas atau pensiun, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2018 di Pendopo Malowopati, Selasa (9/1/2018).
Selama 2017 ini, tercatat ada sekitar 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) mengajukan cerai kepada pasangannya.
Januari hingga Desember tahun 2017 ini, Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro mencatat ada beberapa kasus tindakan indisipliner yang dilakukan oleh para pegawai yang berada dibawah naungan Disdikda, baik sebagai guru maupun menjabat di lingkup sekolah.