Peluang Pudji Dewanto dalam maju dalam Pilkada Bojonegoro 2018 semakin terbuka, setelah DPP PPP memberikan surat tugas pada Kang PD sebutan akrab Pudji Dewanto. Meskipun belum rekomendasi, partai berlambang ka'bah memberikan tugas Kang PD untuk mencari partai koalisi dan pasangannya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (DPP) secara resmi memberikan surat tugas pada Pudji Dewanto atau kang PD. Hal itu ditandai dengan ditunjukkannya surat tugas bernomor 1472/TG/DPP/2017 yang ditandatangani H. M. Arwani Thomafi, wakil ketua umum dan sekretaris jendral H. Arsul Sani, SH, M.Si tertanggal 25 Oktober 2017.
Setelah Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro dilantik, berbagai persiapan terus dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang. Namun sampai saat ini rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) belum dilakukan.
Beberapa partai politik di Kabupaten Bojonegoro sudah mulai memanas mengusung Bakal Calon Bupati (Bacabup), termasuk DPD Partai Nasdem Bojonegoro.
Medio April 2017 kemarin, kampus UIN Sunan Ampel dihadapkan dengan kondisi percaturan politik mahasiswanya yang lumayan berkabut. Beberapa mahasiswa dari kubu selatan kurang sepakat dengan aturan Pra Pemilu Raya (Pemira) yang dibuat KPU. Karena memiliki indikasi menghalangi kubu tersebut masuk dalam partisipasi demokrasi kampus. Hal tersebut memunculkan beberapa keributan. Salah satunya bentrokan yang terjadi ketika pihak yang diuntungkan oleh regulasi—untuk tidak mengatakan se-pihak dengan golongan yang masih/sedang berkuasa—mengusung calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas dengan istilah kerennya Presiden Mahasiswa sedang melakukan kampanye terbuka di lingkungan kampus. Kampanye tersebut berakhir dramatis karena dibubarkan oleh mahasiswa yang kontra dengan aturan yang telah dibuat KPU.
Dengan melihat kondisi teknologi yang semakin berkembang dengan pesat dan semakin liar ditengah masyarakat, Relawan Tekhnik Ilmu Komputer (RTIK) Bojonegoro menggelar seminar untuk minimal menanggulangi tehnologi tersebut.
Dalam rangka Pra Seminar Nasional Kebangsaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro melakukan audensi dengan Kodim 0813 Bojonegoro dan Bela Negara, Selasa (25/04/2017).
Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi LSM dan Ormas tahun 2017. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan menulis pers rilis, opini dan artikel di Aula Dharma wanita, Rabu-Kamis (12-13/4/2017).
Himbauan Presiden Joko Widodo untuk tidak mencampurkan agama dan politik yang disampaikan dalam pidatonya pada saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menuai kritik dari beberapa tokoh politik. Pernyataan presiden tersebut dikritik tidak punya pijakan sejarah. Namun kritik itu tak menyurutkan pikiran dan langkah politik, pada saat meresmikan Masjid Arifah Istiqomah Ponpes Khalifatullah Singo Ludiro, Sukoharjo Jawa Tengah, dalam pidatonya presiden kembali mengingatkan semua elemen bangsa untuk tidak mempolitisasi agama. Presiden Joko Widodo juga mengklarifikasi bahwa tidak ada pikiran politik atau kehendak untuk memisahkan agama dan politik atau negara, namun menegaskan bahwa hubungan antara keduanya harus dijalin dalam konteks yang tepat.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Kabupaten Bojonenegoro menggelar seminar di Kantor Kecamatan Dander, Selasa (21/3/2017).