Penggunaan sertifikat atau piagam prestasi yang bisa menambah poin, dalam mekanisme penentuan masuk sekolah favorit pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 ini, menjadi perbincangan para calon wali murid. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, meminta Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) memplototi sertifikat yang digunakan mendaftar peserta didik baru.
Jumlah kuota atau pagu yang tersedia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri tidak sebanding dengan lulusan saat ini.
Pengumuman ranking Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMPN 1 Bojonegoro mengalami kesalahan. Pihak operator salah memasukkan data, sehingga muncul urutan nama calon peserta didik yang tidak semestinya.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jejang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang menggunakan sistem zonasi dibagi menjadi tiga.
Bobot nilai sertifikat atau piagam siswa Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berpretasi berbeda-beda, yaitu nilai dari tingkat kecamatan hingga internasional.
Memasuki hari ke tiga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMP) Online di Bojonegoro, permohonan nilai untuk sertifikat atau piagam bagi siswa berprestasi di Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Kabupaten Bojonegoro mencapai dua ratus lebih pemohon.
Pada saat pelaksanaan PPDB online tahun 2017, berbagai ganjalan bermunculan. Selain sistem zonasi yang sejak awal dianggap menyulitkan, kali ini keberadaan piagam atau sertifikat yang menjadi perdebatan, mulai jenis perlombaan dan bahkan skoringnya.
Nilai sertifikat atau piagam sebagai tanda bukti siswa Sekolah Dasar (SD) berpretasi, baik akademik maupun non akademik, dirasa bisa menjadi peluang tersendiri bagi siswa yang memilikinya, untuk tambahan nilai agar bisa masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diidamkan.
Akhir tahun 2014 ini, operator Lapangan Migas Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) sudah persiapan untuk mengakhiri operasi. Sebab, kontrak wilayah kerja pertambangan dari Pemerintah Pusat sudah selesai awal tahun 2018 mendatang.
Setelah berkunjung di Kabupaten Bojonegoro beberapa waktu lalu, rombongan DPD ASPPI (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia) Jawa Timur tertarik dengan Kota Ledre. Sehingga ditargetkan setelah lebaran, akan dibentuk DPC ASPPI Bojonegoro.