Sembari menunggu surat resmi Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait Perubahan Beras Sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro juga melakukan validasi penerima manfaat bantuan tersebut.
Perubahan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diprogramkan pemerintah belum bisa dipastikan realisasinya. Pasalnya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro masih menunggu surat resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Mulai bulan Februari ini Pengawasan Kepala Madrasah dan guru akan semakin diperketat, hal itu untuk memberikan pelayanan pembelajaran bagi semua anak didik, Selain itu untuk mengetahui pemahaman tentang Tupoksi masing-masing.
Meski baru sebagian petani di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang mulai melakukan panen padi, namun hal itu sudah mulai berdampak terdahap harga beras. Seperti yang di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro.
Nasib setiap orang tidak ada yang tahu. Begitulah perjalanan hidup yang dialami oleh Muhajir, warga Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro, saat ini sukses menjadi petani cabai.
Setelah diresmikannya Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/2/2018), dipastikan akan sangat membantu ke depannya. Pasalnya, dengan keberadaan kantor layanan tersebut, pengawasan orang asing semakin bisa diperketat.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI, Yasonna Laoly meresmikan langsung unit kerja kantor kelas I Tanjung Perak di Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (3/2/2018). Kantor yang ada di jalan Pattimura Bojonegoro itu mentargetkan, kedepan dalam waktu sehari setidaknya ada 150 orang yang dilayani.
Hadirnya Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi di Bojonegoro mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur. Kehadiran UKK imgrasi ini sebagai langkah tepat memberikan kemudahan bagi masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya untuk membuat paspor.
Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak di Bojonegoro, hari ini diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB), Sabtu (3/1/2018).
Adanya Unit Kantor Kerja (UKK) Imigrasi di Bojonegoro, mendapat apresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur. Pasalnya kehadiran UKK imgrasi ini sebagai langkah tepat memberikan kemudahan membuat paspor.