Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyalurkan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) tahun anggaran 2025. Penyaluran dilakukan pada bulan April lalu dengan total anggaran sebesar Rp 23.061.600.000.
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PKB, Dihan Syahri Fitrianto, S.Pd.I.,M.Pd. menggelar kegiatan Sekolah Kader Perubahan (SKP) di kantor DPC PKB Bojonegoro, Kamis (20/11/2025).
Peserta Bojonegoro Influencer Summit (BIS) 2025 dengan Tema "Kolaborasi, Inovasi dan Tumbuh Bersama", benar-benar mengagumi D'Konco Cafe yang ada di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, layak dibuat acara megah.
Setiap peserta Bojonegoro Influencer Summit (BIS) 2025 dengan Tema "Kolaborasi, Inovasi dan Tumbuh Bersama", ketika sampai di D'Konco Cafe langsung mengisi daftar hadir. Selain itu, mereka juga mampir di booth MyPertamina untuk menginstal aplikasi.
Keberadaan booth MyPertamina di Bojonegoro Influencer Summit 2025 menjadi bagian dari dukungan MyPertamina terhadap acara yang melibatkan ratusan kreator muda Bojonegoro. Lewat kemitraan tersebut, MyPertamina ingin mendorong literasi digital sekaligus mengenalkan berbagai program reward kepada generasi muda yang hadir.
Pengunjung memadati booth MyPertamina dalam gelaran Bojonegoro Influencer Summit 2025 di D’Konco Garden Coffee & Eatery, Rabu (19/11/2025).
Gelaran Bojonegoro Influencer Summit 2025 tinggal hitungan jam. Acara yang mengusung tema “Kolaborasi, Inovasi, dan Tumbuh Bersama” ini bakal mempertemukan para figur publik, penggiat konten, hingga tokoh inspiratif dari berbagai sektor. Demi memudahkan masyarakat mengikuti rangkaian acara, panitia resmi merilis akses live streaming yang dapat disaksikan dari mana saja.
100 an lebih konten kreator dan influencer se Kabupaten Bojonegoro akan berkumpul bersama Rabu (19/11/2025) malam di D'Konco Cafe, Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Pagelaran akrab Bojonegoro Influencer Summit (BIS) 2025 dengan Tema "Kolaborasi, Inovasi dan Tumbuh Bersama", BIS 2025 akan menghadirkan banyak pemantik diskusi yang luar biasa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.