Presiden Prabowo Subianto mengmbil langkah tegas dengan mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan terkait Kawasan Hutan Nasional. Total ada 28 perusahaan yang mendapat sanksi.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Gubernur Jawa Timur menekankan optimalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal itu ditegaskan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Surat Edaran, terkait optimalisasi penyelenggaraan trantibumlinmas saat perayaan NATARU 2024.Â
Pemkab Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan bangunan liar yang berdiri di tanah milik negara. Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan tanah negara sebagaimana fungsinya.
Karena dirasa mengganggu aktivitas Salat Jumat, akhirnya pihak Masjid Darussalam berkoordinasi dengan Satpol PP Pemkab Bojonegoro untuk menertibkan Pedagang Kali Lima (PKL) di depan masjid atau sepanjang Jalan Hasyim Asyari, khusus Hari Jumat.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro terus menggencarkan penertiban kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Kali ini Satpol PP melakukan penertiban di wilayah timur Bojonegoro, setelah sebelumnya melakukan penertiban di kawasan sebelah barat Bojonegoro.
Satuan Polisi Pamong Praja terus gencar melakukan penertiban masyarakat sesuai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Kali ini Satpol PP lakukan penertiban di wilayah timur Bojonegoro, setelah sebelumnya melakukan penertiban di kawasan sebelah barat Bojonegoro.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro, Jumat (18/9/2020), menertibkan bangunan liar yang berdiri dan tak memiliki izin di sekitar Jalan Provinsi, tepatnya yang berada di jalan KH M. Rosyid turut Desa Ngumpakdalem, Desa Summbertlaseh Kecamatan Dander dan Bangunan yang ada di Desa Pacul Kecamatan Kota Bojonegoro.