17:00 . Dana Tak Terduga untuk Bantuan Bencana Rp1,3 M   |   16:00 . Rp750 Juta, Disperta Buat Sumur Bor di 5 Titik Tahun 2020   |   15:00 . EMCL Gelar Seminar Pemanfaatan Platform Berita Digital Kepada PBG Tuban   |   14:00 . Setelah Turun, Harga Cabai Mulai Naik   |   12:00 . Siswi SMKN I Sabet Juara Lomba Desain Batik Bengawan dan Kayangan Api   |   08:00 . BPKAD: Pemkab Transparan Kelola Keuangan   |   07:00 . Membiarkan Balita Bilang 'Enggak Mau' Ternyata Ada Manfaatnya   |   21:00 . Selamat Jalan Dek Kamila   |   19:00 . Bangunan Misterius Muncul di Bengawan Solo   |   16:00 . Wisata Kracakan Niagara Mini dan Rajut yang Tembus Amerika   |   15:00 . Polsek Kota dan Dishub Gelar Pembinaan Bagi Operator Perahu   |   14:00 . Pemerintah Tetap Pakai Skema Bagi Hasil Gross Split di Sektor Migas   |   13:00 . PMII Desak Bupati Jelaskan Uang Rakyat yang Didepositokan Rp2,9 T   |   12:00 . Aksi Mahasiswa Bojonegoro Soroti Silpa Tahun 2018   |   10:00 . DPRD Datangi Rumah Korban Dugaan Malpraktik RSUD Bojonegoro   |  
Fri, 15 November 2019
Jl. KS Tubun, Gang Srinayan No. 3 Kel. Mojokampung Kota Bojonegoro, Email: blokbojonegoro@gmail.com

Wednesday, 01 August 2018 17:00

Pajak Kendaraan Desa Dibayar Pemkab?

Pajak Kendaraan Desa Dibayar Pemkab?

Reporter : M Safuan

blokBojonegoro.com - Tunggakan Pajak kendaraan yang digunakan oleh pihak desa, rencananya pembayaran pajaknya akan dikoordinir oleh kecamatan masing-masing.

Rencana dana untuk pembayaran Pajak kendaraan sebesar Rp322 juta, nantinya dana anggaran itu diusulkan di dana P APBD Pemkab Bojonegoro mendatang. Hal itu, diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Soeyoeti.

Menurutnya, usulan dana anggaran diperuntukan untuk pembayaran pajak kendaan desa, padahal, semestinya pembayaran pajak kendaraaan desa itu ditannggung oleh desa

"Kan bisa diambilkan Dana Desa (DD) ataupun ADD untuk bayar pajak, itu toh yang pakai kendaraan itu kepala desa atau perangkat desa sendiri," cakapnya saat ditemui blokBojonegoro.com.

Ibnu menambahkan, rencananya pembayaran pajak itu akan dikoordinir oleh kecamatan masing-masing, dan pembayaran pajak kendaraan itu dibatasi maksimal 3 atau 4 kendaraan desa dan hanya kendaraan roda dua.

Diharapkan dengan dianggarkannya, pembayaran pajak kendaraan desa ini, ke depan pihak desa bisa memajakkan kendaraannya sendiri. Pasalnya setiap ada tunggakkan pajak kendaraan berplat merah petugas pajak pastinya menagihnya ke BPKAD, padahal tangungan pajak kendaraan itu ditangung oleh masing pemakainya.[saf/ito]

Tag : Add, dana, desa

Loading...

PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Gunakanlah bahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.




blokBojonegoro TV

Redaksi

Suara Pembaca & Citizen Jurnalism

Lowongan Kerja & Iklan Hemat