Selalu Membangun Bojonegoro
blokbojonegoro.com | Wednesday, 25 January 2017 08:00
Oleh: M. Fajar Dermawan
“Jangan bertanya apa yang Negara berikan padamu, tanyakan apa yang telah kau berikan untuk negaramu,” kata John F Kennedy. Hal ini patut menjadi pemikiran mahasiswa dalam mewujudkan tri dharma perguruan tinggi. Sebagai mahasiswa asli Bojonegoro, kita berkewajiban ikut andil dalam pembangunan kabupaten.
Bojonegoro sedang mengalami masa keemasan. Potensi migas sangat besar. Prediksi puncak produksi minyak di Bojonegoro pada tahun 2016 gagal dimaksimalkan. ketika puncak produksi Migas harapanya harga minyak mencapai USD 100 per Barel kini di bawah USD 30 per Barel pada 2017. Tentu Bojonegoro tidak boleh kehilangan momentum lagi. Ketika pembangunan ekonomi gagal, maka pembangunan Sumber Daya Manusia patut menjadi tujuan utama.
Di awal tahun 2017 ini Bojonegoro tantangan besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2016 mengalami penurunan. APBD yang awalnya 3,8 triliun dipangkas menjadi 2,9 triliun. Banyak faktor yang melatarbelakangi, salah satunya turunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas akibat dari melemahnya harga minyak mentah dunia.
Patut kiranya kita menganalisa bagaimana “collapse” ekonomi ini terjadi. Peristiwa ekonomi tersebut dipengaruhi oleh faktor alam, faktor politik dan persaingan perdagangan global. Sebagai contoh sektor pertanian belum mampu menjawab permasalahan disebabkan kegagalan panen di berbagai wilayah akibat banjir khususnya di bantaran Bengawan Solo, disorientasi pembanguanan akibat pembangunan sektor Fisik yang dinilai sia-sia serta ketergantungan kabupaten Bojonegoro dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang sulit diprediksi.
Problematika tersebut tentu menjadi refleksi Bojonegoro untuk tidak “latah”. Kabupaten yang tengah digandrungi oleh dunia Internasional akibat hasil migas nya tidak boleh terlena begitu saja. Ada hal yang perlu dipetik dari potensi demikian. Bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten semata melainkan Sinergitas Multi-Dimensional patut kiranya dilakukan. Hal utama yang patut dikerjakan adalah mengembalikan leading sector Bojonegoro menjadi “Sumber Pangan dan Energi Negeri” sesuai dengan tag line nya. Alokasi anggaran seharusnya di berikan pada peningkatan investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Migas. Selain itu peningkatan pembangunan sector pertanian serta pendidikan menjadi penting guna mengejar waktu sebelum keadaan semakin memburuk.
Pembangunan dan pengelolaan kilang minyak lama merupakan hal yang wajib dilakukan. Dan apabila perlu BUMD mampu membuka kilang minyak baru untuk lebih meningkatkan produksi migasnya. Mengingat Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pengejawantahan dari 20-30 % hasil penjualan minyak yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.
Selama ini produksi minyak belum optimal akibat pengoperasionalan kilang minyak baru ataupun lama terkendala masalah modal. Perubahan dan inovasi pertanian perlu dilakukan akibat dari musim yang tidak menentu serta penjaminan asuransi di sektor pertanian berupa insentif pupuk, bibit dan operasional harus dijamin oleh pemerintah. Selain itu, sesungguhnya perhatian pembangunan tidak difokuskan pembangunan fisik semata. Pembangunan taman-taman hiburan sekitar Jalan Raya Talun-Sumberejo , pro dan kontra pemindahan “Watu Semar” yang sempat menuai banyak kritik akibat dari biaya yang tidak murah merupakan contoh pemerintah dinilai “main-main” menggunakan anggaran. Bojonegoro perlu sedikit menahan diri dalam mencitrakan kekayaannya.
Selain itu optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal sudah seharusnya dilakukan. Sebab seringkali pemerintah salah orientasi, hal yang ditunggu oleh masyarakat adalah menyaksikan dan merasakan manfaat adanya perusahaan minyak untuk dapat bekerja di dalamnya. Berulang kali SKK MIGAS bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan pelatihan kerja namun belum satupun yang mengarahkan para pencari kerja untuk dapat bekerja di bidang migas. Banyaknya pelatihan kerja masih sebatas pelatihan second line seperti pelatihan sablon, mie ayam, menjahit dan bercocok tanam. Padahal harapan tiap masyarakat adalah mendapat pelatihan sehingga sejalan dengan potensi yang tengah memuncak.
Kembali penulis tegaskan bahwa segala permasalahan tersebut bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten semata. Namun, patut kiranya disampaikan bahwa “Demokrasi Jangan Kemudian Menciptakan Tirani Minoritas” dimana setiap kebijakan dapat diarahkan untuk kepentingan pribadi. Hal yang lebih penting adalah kepentingan segenap warga Bojonegoro dimana Khittah perjuangan seharusnya benar-benar dimanfaatkan selama masih memiliki waktu. Di puncak produksi minyak Bojonegoro seharusnya pengelolaan harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan. Perlu adanya feedback dari seluruh elemen baik Akademisi, LSM, Aktivis dan Mahasiswa dalam mengawal pembangunan Bojonegoro dalam kerangka membangun negeri pada lingkup terkecil Kabupaten.
*Penulis adalah Wakil Ketua Airlangga Bojonegoro Community, dan Kepala Bidang Penelitian, Pembinaan dan Pengembangan Anggota HMI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA
Tag : membangun, bojonegoro, migas
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
