Kapasitas dan Operasional BPD Masih Minim
blokbojonegoro.com | Friday, 10 February 2017 08:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membangun desa harus ditingkatkan. Sehingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Indonesia mengadakan seminar di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (9/2/2017), yang mengundang perwakilan BPD di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui seminar bertema 'penguatan kelembagaan BPD di era otonomi desa', dihadiri kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bojonegoro, Djumari, wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito dan Fitra Jawa Timur, Dahlan.
Direktur LPM Indonesia, Dian Widodo menjelaskan, kegiatan ini diadakan untuk menjawab kegundahan BPD, supaya mengetahui hak dan kewajibannya. "Sehingga mewujudkan pemerintah desa good and clean. Dalam forum ini kita belajar bareng, agar meningkatkan kapasitas," jelasnya.
Selain itu pula, seminar ini betujuan untuk meningkatkan peran BPD dalam terindentifikasi tata kelola pelaksanaan desa. "Supaya BPD semakin optimal dalam menjalankan tugas fungsinya," terangnya.
Sementara itu, wakil ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Anam Warsito menyampaikan, DPRD menginginkan tugas dan kewenangan BPD berlaku. Pasalnya peran BPD belum maksimal, karena kapasitas SDM belum mumpuni dalam menjalanjn tugas pokok dan fungsinya.
"Apalagi BPD ada tekanan politik dari pemerintah desa, yang sengaja mengkerdulkan tugas dan fungsi BPD," paparnya.
Politisi Gerindra Kabupaten Bojonegoro itu menambahkan, jika minimnya biaya operasional dan tunjangan bagi BPD. Pasalnya selama ini tunjangan dan operasional hanya sekitar Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta. Sehingga tidak maksimal dalam mengawasi pemdes dan lebih dominan Pemdes.
"Komisi A berkomitmen mengawal agar dianggarkan pelatihan-pelatihan meningkatkan kapasitas dan operasional BPD. Agar menjadi lembaga yang mampu cak and blanc pengelolaan desa," imbuhnya.
Sedangkan, Muhammad Dahlan dari koordinator Fitra Jawa Timur meminta BPD agar mengembalijan keadiluhungan desa dan potensi SDM sesuai potensi lokal masing-masing. "Kalau potensi lokal dikembangkan dengan otonomi desa, keleluasaan dalam mengatur yang ada di desa bisa beragam," pungkasnya. [zid/ito]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
