Reporter: M. Yazid

 

blokBojonegoro.com - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan parkir terus dikaji. Termasuk meminta masukan dan usulan dari masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Focus Group Discussion (FGD) II sesuai Raperda usulan Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro di Hotel and Resto MCM Bojonegoro, Jumat (15/9/2017), yang difasilitasi UNS.

 

"Perlu dioptimalkan dan peningkatan parkir agar tidak ada lagi miss komunikasi dan mengantisipasi kebocoran," kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Fauzan.

 

Politisi Demokrat Kabupaten Bojonegoro itu juga menjelaskan, dengan adanya payung hukum mengenai pengelolaan parkir diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta harapannya ke depan pengelolaan parkir lebih modern. Pasalnya sekarang ini sudah saatnya menggunakan e-pajak, e-banking dan elektronik yang lainnya termasuk parkir.

 

"Menekan pada kebocoran parkir dan memodernisasi parkir itu dilakukan. Serta parkir ditangani satu atap seperti parkir dikelola dishub, pendapatan dikelola pendapatan daerah dan parkir pasar dikelola pasar. Ke depannya bisa satu pintu saja," harapnya.

 

Fauzan panggilan Muhammad Fauzan menambahkan, agar siapa yang berwenang menangani parkir nanti dibahas dalam Perda ini. Sementara itu dari hasil kunjungan kerja di beberapa daerah, langganan parkir dicabut tetapi pendapatan parkir meningkat 100 persen.

 

"Solusi dan masukan yang bagus untuk memperbaiki draft Raperda. Agar hasil (Perda) yang disahkan nanti sesuai harapan dan keinginan bersama," pungkas politisi asal Ngasem itu. [zid/lis]

Loading...