Pilkada Bojonegoro 2018
ASN Dilarang Terlibat Kampanye
blokbojonegoro.com | Monday, 29 January 2018 09:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Menjelang pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro, dimungkinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut terlibat mendukung salah satu calon. Namun pejabat pemerintah tersebut dipastikan dilarang terlibat maupun mengeluarkan kebijakan untuk memihak salah satu calon.
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Mustofirin mengatakan, dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, BAB IX terkait larangan dan sanksi.
Mengenani larangan pasal 68 dalam kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikotan dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.
"Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan pengguanaan kekerasan," jelasnya.
Larangan lainnya menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dan melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya. Serta dalam kegiatan kampanye, Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan penjabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
"Termasuk melibatkan apratur sipil negara, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan," terangnya sesuai PKPU.
Ditambahkan, dalam pasal 69 menyebutkan, penjabat negara, penjabat daerah, penjabat apratur sipil negar, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon," pungkasnya. [zid/mu]
Tag : pilkada, pemilu, bojonegoro, kpu, dapil, asn, pns
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
