Matikan Petani, Wihadi Tolak Impor Jagung
blokbojonegoro.com | Saturday, 10 February 2018 14:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Impor jagung yang dilakukan Kementerian Perdagangan tak seharusnya dilakukan, meskipun impor 171.660 ton jagung mutlak untuk kebutuhan industri. Pasalnya kebijakan yang dilakukan tersebut tidak memihak masyarakat dan bisa mematikan petani, utamanya petani di Kabupaten Bojonegoro-Tuban yang sentra jagung, sehingga secara tegas Wihadi Wiyanto menolak adanya kebijakan tersebut.
Anggota DPR RI Komisi III dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX (Bojonegoro-Tuban), Wihadi Wiyanto menilai dari keputusan Menteri Perdagangan untuk membuka transimport jagung itu tidak beralasan untuk dikeluarkan. Walaupun itu dikatakan untuk industri, karena pertanian jagung sudah membaik.
Serta jagung memang sebagian untuk industri, jadi kalau keputusan Menteri Perdagangan bahwa itu untuk industri berarti bohong. "Sebab semua juga (jagung) untuk industri dan sama halnya itu merusak panen petani dan juga upaya mematikan petani untuk menjadi lebih baik," terangnya kepada blokBojonegoro.com.
Bahkan sekarang ini banyak petani yang beralih untuk menanam jagung, tapi sekarang diubah menjadi seperti itu (pemerintah melakukan impor jagung). Meskipun alasannya itu untuk industri, karena jagung itupun juga industri kalau tidak ada rekomendasi dari dinas pertanian, percuma.
"Saya minta untuk dicabut dan mendukung adanya Pansus pangan. Jadi petani di Bojonegoro-Tuban yang sentra jagung saya menangkap kesusahan para petani jagung saat ini yang dikarenakan adanya impor tersebut," jelas politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Ditambahkan, potensi jagung di Bojonegoro dan Tuban sangat baik, karena menjadi salah satu sentra penanam jagung, tapi mereka tidak mendapat bantuan bibit. Bahkan mereka tetap menanam jagung dengan bantuan tadah hujan.
"Disinilah permasalahan bahwa pemerintah tidak peka dengan adanya impor, padahal sekarang ini tanam kedua datang karena adanya hujan dan karena adanya impor maka mereka (para petani) merasa mati," imbuhnya.
Walaupun hanya kurang lebih 171 ton jagung impor, tapi itu sudah mengganggu mekanisme harga dan seharusnya Menteri Perdagangan segera mencabut kebijakan impor tersebut. Adanya peraturan perdagangan mengenai impor jagung, berkesinambungan sekali dengan kepentingan pemilu, karena disinyalir bahwa impor jagung tersebut diberikan suatu fee.
"Ini sebenarnya pemerintah tidak peka terhadap petani, tapi lebih mendapatkan uang yang bukan untuk petani. Seharusnya lebih membela petani dan petani sangat dirugikan adanya impor jagung. Saya sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Bojonegoro Tuban menentang adanya peraturan tersebut (impor jagung)," pungkas Wihadi. [zid/mu]
Tag : wihadi, dewan, jagung, impor, impor jagung
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
