Kontributor: Apriani

 

blokBojonegoro.com - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bojonegoro adakan sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (KPM) kepada internal PMI Bojonegoro di Aula Markas PMI Bojonegoro, Senin (16/4/2018).

 

Acara sosialisasi merupakan salah satu agenda setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahaan supaya adanya undang-undang tersebut diketahui oleh anggota PMI dan masyarakat luas.

 

Sekretaris Markas PMI Bojonegoro, Sukohawidodo menyebutkan, untuk sosialisasi nantinya dibagi menjadi dua, untuk pihak internal PMI diselenggarakan oleh Pengurus PMI.Sementara, untuk masyarakat luar, seperti di instansi ataupun lembaga akan diselenggarakan oleh pemerintah.

 

"Untuk peserta saat ini kita khususkan untuk internal dulu, ada dari KSR PMI, SIBAT, Forel, UTD, Staf dan Pengurus PMI, serta dihadiri juga Dewan Kehormatan PMI Bojonegoro. Peserta sekitar 30 orang," tutur Suko sapaan akrabnya kepada blokBojonegoro.com.

 

Ia juga menambahkan, setelah ditetapkannya undang-undang tersebut akan ada tahap penyesuaian supaya undang-undang yang telah ada tidak terciderai. Untuk masa penyesuaian bagi anggota PMI dengan jangka waktu satu tahun, sedangkan untuk masyarakat luar diberikan jangka waktu selama dua tahun penyesuaian.

 

"Misalkan saja, ini kita lambang kan sudah ada dalam undang-undangnya, jadi misalkan saja ada yang meniru dengan sengaja akan diberikan sanksi hukuman pidana selama 1 tahun. Kemudian jika meniru tapi perorangan, yang digunakan untuk keperluan pribadi akan diberikan sanksi pidana selama 5 tahun, dan untuk suatu organisasi atau instansi meniru dengan sengaja entah itu sebagian atau seluruhnya akan dapat sanksi pidana 10 tahun penjara," jelasnya.

 

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan anggota PMI yang telah hadir dapat menyesuaikan diri. Acara tersebut dibuka oleh Ketua PMI Bojonegoro, Heri Sujarwo dengan penyaji materi  Ketua Harian, Mardikun bersama dengan Sekretaris, Sukohawidodo.  [ani/lis]

Loading...