Perbup Tak Kelar, Satpol PP Kesulitan Tutup Kafe Nakal
blokbojonegoro.com | Friday, 27 April 2018 16:00
Reporter: Sutopo
blokBojonegoro.com - Saat ini kafe mau pun restoran mulai menjamur di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bahkan ada indikasi pengelola kerap menyertakan tempat karaoke untuk menarik pelanggan. Jika demikin hal itu bisa melanggar karena tidak sesuai dengan perizinan.
Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penengak Perda (Peraturan daerah) tak memungkiri adanya kafe maupun restoran yang beroperasi tidak sesuai perizinan.
"Ada beberapa kafe atau rumah makan yang memiliki izin, tetapi aktifitasnya tidak sesuai izin yang diterbitkan. Seharusnya pihak yang mengeluarkan izin melakukan tindakan tegas. Seperti memberikan peringatan, mencabut sementara atau mencabut tetap," kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan, Jumat (27/4/2018).
Satpol PP sendiri, kata dia, belum bisa melakukan penertiban terhadap belasan tempat hiburan malam jenis karaoke tersebut. Karena Satpol PP tidak memiliki domain. Apalagi saat penerbitan izin tidak mendapat rekomendasi dari dinas terkait.
"Satpol tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap kafe dan restoran nakal itu. Karena kewenangan penerbitan izin tidak ada di Satpol PP. Sedangkan yang mempunyai kewenangan diam saja. Dasar kami untuk bergerak apa?," ujarnya kesal.
Gunawan menyadari, bahwa tempat karaoke ilegal seharusnya ditutup. Tetapi peraturan daerah yang telah diterbitkan, tidak ada kelanjutan rincian spesifikasi ataupun sanksi tentang hiburan malam.
"Alasan kami belum bisa menindak karena belum ada peraturan bupati (perbup). Sanksi administrasi untuk menindak karaoke ilegal belum tuntas. Adanya peraturan daerah yang masih ambigu, kami dibebankan untuk menindak. Sedangkan aturan yang mereka susun tidak tuntas. Bagaimana kami menindak?," terangnya.
Perbup tentang sanksi administratif saat ini, lanjut Gunawan, sedang dalam proses penyusunan. Isinya tentang teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin, penghentian sementara/tetap, penyegelan serta penertiban paksa dan draf tersebut sudah diajukan kepada pihak penyusun perda. "Kami menunggu peraturan bupati itu. Jadi ketika kami menindak sudah ada tahapan prosedur yang telah ditetapkan," paparnya berharap perihal tersebut bisa segera terealisasi.
Selain itu, Kepala Satpol PP juga menyoroti OPD lain yang tidak menuntaskan pembuatan peraturan daerah. Dia menilai, peraturan daerah yang telah diterbitkan tidak spesifik hingga menjadikan banyak penafsiran.
"Banyak peraturan daerah yang belum tuntas, dimana peraturan itu tidak menyebutkan sanksi dengan menerbitkan peraturan bupati. Seharusnya eksekutif ataupun legislatif membahas dan menerbitkan peraturan mengenai spesifikasi sanksi hingga diparipurnakan," paparnya. [top/mu]
Tag : karaoke ilegal, karaoke, perbup
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
