Reporter: Parto Sasmito

 

blokBojonegoro.com - Hari buruh yang diperingati setiap 1 Maret (May Day), dalam sejarahnya untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Namun dengan keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) 20, tahun 2018 dirasa melecehkan terhadap buruh.

 

Pasalnya Perpres tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) atau Perpres TKA yang ditandatangani presiden Joko Widodo, 26 Maret 2018 itu juga tak disepakati Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI). "Perpres 20 semangatnya untuk menistakan buruh Indonesia, karena kemudahan TKA bekerja di Indonesia sama halnya menistakan buruh nasional," kata Wihadi Wiyanto.

 

Anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX (Bojonegoro-Tuban) menuturkan, pelecahan buruh tersebut sebab dalam Perpres 20 jelas-jelas mempermudah tenaga kerja asing baik unskill maupun yang mempunyai keahlian khusus. "Buruh Indonesia perlu bersatu padu untuk menolak Perpres 20, karena tidak menghargai buruh Indonesia dan membuat lapangan pekerjaan orang Indonesia lebih sempit lagi," terangnya.

 

Pemerintah dirasa sudah tidak menghargai buruh sebagai elemen masyarakat yang ikut membangun dan terlibat dalam pembangunan. Pasalnya semangat Perpres 20 ini untuk membuka buruh TKA yang unskill kaitannya investasi dari Tiongkok, sehingga investasi itu dikerjakan dari tenaga kerja Tiongkok. "Akibatnya tenaga kerja lokal Indonesia tidak dapat apa-apa," jelasnya.

 

Ditambahkan, pemerintah telah menjual buruh, demi masuknya investasi karena tidak menguntungkan tenaga lokal Indonesia, sebab yang mengerjakan orang asing semuanya. Dicontohkan Wihadi, melegalkan TKA masuk Indonesia unskill itu seperti indikasi pemerintah tidak memperhatikan buruh dengan memberikan bebas visa, tapi melanggar dan mendiamkan bekerja.

 

"Pencabutan visa TKA sangat keras untuk dicabut. Sebab pemerintah tidak memahami peran buruh asing dalam investasi dan pembangunan," pungkasnya. [ito/mu]

Loading...