Pemilu 2019
Keputusan Pelanggaran Pemilu Melalui Sidang
blokbojonegoro.com | Monday, 15 October 2018 13:00
Reporter: Parto Sasmito
blokBojonegoro.com - Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg harus menjalani persidangan untuk memutuskan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Pasalnya memasuki tahapan kampanye tidak menutup kemungkinan, pelanggaran bisa saja terjadi.
"Keputusan pelanggaran diputuskan melalui sidang. Menghadirkan terlapor dan pelapor kalau ada yang melaporkan, termasuk temuan pelanggan juga melalui sidang," kata ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Zaenuri, Senin (15/10/2018).
Menurutnya, terkait penyelesaian pelanggaran administrasi melalui sidang itu diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018. Berbeda dengan dulu, dimana penyelesaian pelanggaran tidak melalui persidangan dan langsung diputuskan.
"Hasil persidangan itu bisa memutuskan sanksi administrasi atau yang lainnya," terangnya.
Namun ada pelanggaran administrasi yang diselesaikan Panwas Kecamatan, seperti pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) tidak perlu melalui persidangan.
"Kalau di persidangan misalnya pelanggaran administrasi, KPU salah membuat keputusan yang tidak sesuai peraturan dan ada yang menggugat peserta pemilu," terangnya.
Termasuk dalam sengketa nantinya, Bawaslu menjadi mediator proses penyelesaian sengketa tersebut antara KPU dan pemohon. Namun jika kedua belah pihak tetap bersikukuh. "Bawaslu dapat melakukan ajudikasi yakni proses bawaslu memutuskan sengketa antara termohon dan pemohon, keputusannya mengikat," pungkasnya. [ito/mu]
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
