DPRD Dorong Pemberian Intensif Guru Madrasah
blokbojonegoro.com | Monday, 18 November 2019 19:00
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bojonegoro tidak lepas dari peran lembaga pendidikan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemkab serius perhatikan bidang pendidikan, termasuk pemberian intensif guru madrasah.
Hal itu disuarakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi DPRD atas Raperda tentang APBD tahun 2020, Senin (18/11/2019), di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
"Kami berharap agar Pemerintah Daerah juga ikut memberikan tunjangan atau insentif kepada guru-guru yang mengajar dilembaga swasta dibawah binaan yayasan dan kementerian agama yaitu, RA, MI, MTs dan MA," kata juru biacara F-PPP DPRD Kabupaten Bojonegoro, Effendi Eko Laksono.
Menurutnya, karena menurut PPP, mereka (tenaga pendidik dan kependidikan di Madrasah) memiliki hak yang sama atas kekayaan kabupaten Bojonegoro ini. "Apalagi mereka juga sama-sama ikut mencerdaskan masyarakat Bojonegoro," terangnya.
Berkaitan dengan hal ini lanjut Efendi, dalam amanat undang undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi 'Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa'.
"Namun demikian Fraksi PPP mencermati dalam program dan kegiatan di OPD Dinas Pendidikan belum mencerminkan layanan adil, tidak diskriminatif antara satuan pendidikan negeri dan swasta serta antara satuan pendidikan dibawah kemendiknas dan kemenang," ungkapnya.
Ditambahkan, berkaitan dengan perhatian Pemerintah Daerah terhadap pendidikan yang ada di Bojonegoro kami sangat mengapresiasi, khususnya akan direalisasikannya BOS Pendamping bagi Siswa SD/MI, dan SMP/MTS. Begitu juga kami apresiasi atas kenaikan tunjangan bagi GTT baik K-2 maupun Non K-2 khususnya yang ada dilembaga TK, SD, dan SMP.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara, Didik Trisetyo Purnomo menyampaikan pandampang umum dari fraksinya bidang pendidikan. "Perbaikan sarana prasarana pendidikan yang layak dan nyaman perlu ditingkatkan. Selain peningkatan kesejahteraan guru guna menunjang kualitas mendidik bagi anak didiknya," sebutnya.
Apalagi Partai Demokrat melihat, kebutuhan dasar Pendidikan tidak saja pada Pendidikan Negeri semata. "Namun pemberdayaan, kesejahteraan serta peningkatan kwalitas pendidikan di Sekolah Swasta menjadi harus menjadi perhatian kita juga sesuai amanat Undang-Undang dan dilaksanakan tanpa pandang bulu sesuai kemampuan keuangan daerah," pungkasnya. [zid/ito]
Tag : dprd, bojonegoro, raperda
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
