Reses DPRD Bojonegoro
Perlu Diperhatikan, Potensi Petani Hutan Sangat Banyak
blokbojonegoro.com | Thursday, 30 January 2020 19:30
Reporter: M. Yazid
blokBojonegoro.com - Selain padi dan tembakau, potensi di Kabupaten Bojonegoro masih banyak termasuk tani di kawasan hutan Kota Ledre. Sehingga potensi pertanian hutan yang banyak, sangat perlu perhatian semua pihak terutama pemangku kebijakan.
Hal itu dari banyaknya masukan masyarakat saat masa sidang reses I tahun 2020 DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mitro'atin. "Petani hutan juga bagian Bojonegoro, namun selama ini belum menyentuh mereka," kata Mitro'atin saat mengadakan reses di Dusun Mundu Desa Nglampin Kecamatan Ngambon, Kamis (30/1/2020).
Bu Mit yang juga ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro menjelaskan, dalam reses tersebut selain mengundang perwakilan masyarakat, juga dari Kepala Desa, Asper, kelompok petani hutan, LDMH dan yang lainnya. Sehingga mereka mengusulkan banyak hal selain layanan hak dasar masyarakat.
"Usulannya di sela tanaman perhutani ada potensi bagus seperti singkong itu. Pasalnya bisa mensejahterakan masyarakat hutan, mereka juga membutuhkan alat untuk membuat tepung tapioka," jelas anggota DPRD dua periode itu.
Politisi perempuan dari daerah pemilihan (dapil) Bojonegoro IV (Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, Temayang, Mamargomulyo, Gondang dan Sekar) mengungkan pula, terkait masukan masyarakat harus adanya perhatian kelompoh petani hutan lewat LMDH.
Pasalnya masyarakat tani hutan keinginannya dicarikan pemberdayaan ekonomi. Mereka tidak hanya bertani di hutan secara monoton, karena di sela-sela tanaman hutan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat hutan.
"Saat kunjungan kerja ke Kementerian kehutanan, ada program bantuan langsung ke kelompok petani hutan. Namun apakah itu sudah masuk apa belum kesana," ungkap Bu Mit.
Ditambahkan, soal pendistribusian pupuk bersubsidi yang selama ini hanya diterimakan kepada petani yang menggarap tanah pemajekan. Namun petani hutan juga perlu menerima manfaat, untuk itu kedepannya bisa dimasukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terkait subsidi pupuk tersebut.
Selain itu masukan soal peternakan, karena petani hutan menginginkan juga adanya bantuan peternakan maupun perikanan. Sehingga kalau ada bantuan juga menyasar masyarakat hutan. "Harapan eksekutif memperhatikan masyarakat hutan, pemberdayaan ekonomi masuk kesana. Selaku legislatif akan memperjuangkan untuk masyarakat hutan," pungkasnya. [zid/mu]
Tag : reses dewan, reses, dprd bojonegoro, dewan
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
