Mengantisipasi Konflik Pilkada
blokbojonegoro.com | Wednesday, 20 November 2024 09:00
Oleh: Usman Roin *
Jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada –Rabu (27/11/2024), tinggal menghitung hari. Ini artinya, upaya antisipatif –gesekan antar pendukung paslon, perlu mendapatkan perhitungan tentang hal-hal yang akan terjadi sejak dini. Terlebih, baru-baru ini viral video di media sosial “oleh karena beda pilihan” pertikaian –yang berakibat hilangnya nyawa seseorang, terjadi di Sampang, Madura.
Kemudian peristiwa serupa mengutip detik.com, oleh karena beda pilihan politik dalam pilkada pula, pemilik rumah di Barru, Sulawesi Selatan, diminta pindah oleh pemilik lahan.
Tentu, apa yang telah terjadi di Madura dan Barru, jangan sampai terjadi di daerah lain dalam hal ini Kabupaten Bojonegoro tercinta. Karena itulah tulisan ini lahir, sebagai upaya kontributif penulis untuk ikut serta mengedukasi sesama –siapa pun yang membaca, akan pentingnya menjaga kondusifitas jelang pilkada.
Lalu, dari mana saja perwujudan kondusifitas jelang pilkada sebagai upaya antisipatif konflik pilkada sejak dini?
Pertama, dari paslon yang akan berkompetisi. Kita mafhum, bila paslon –calon bupati dan calon wakil bupati, tentu adalah tokoh yang akan berkompetisi memperebutkan kepemimpinan di tingkat daerah. Ia memiliki masa. Entah masa dari dia sendiri –sebagai publik figur, hingga masa hasil dukungan politis koalisi partai pengusung. Karenanya, sangat bijak dan arif, bila upaya antisipatif konflik tercetus, muncul, dan dilahirkan dari pribadi beliau-beliau yang hari ini maju mencalonkan.
Jika demikian, adanya narasi yang dibangun bukan narasi kebencian dan hasutan yang dimunculkan (sengaja atau tidak) oleh “paslon dan pendukung” yang hal itu bisa meletupkan gesekan di tingkat akar rumput. Justru melalui narasi damai yang disampaikan oleh “paslon” kepada pendukungnya, meminjam bahasa Muhammad AR (2003:208) adalah itikad baik personality sehingga “konflik pilkada” akan bisa diantisipasi sejak dini dari basis massa paslon sendiri.
Kedua, sinergitas TNI/Polri. Upaya untuk mewujudkan pilkada damai bisa terwujud manakala terjadi sinergitas apik TNI/Polri. Titik-titik –kerawanan daerah, telah diidentifikasi untuk kemudian mendapat pengamanan yang lebih baik, ekstra, dan komprehensif.
Netralitas
Selain itu, netralitas ASN –seperti anggota TNI/Polri, pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menjadi hal yang tidak boleh dinafikan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Mengapa? Selain untuk mencegah konflik kepentingan, juga sebagai upaya memastikan tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam upaya mendukung peserta pemilu tertentu.
Bilamana semua pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi tanpa memihak kepada salah satu kandidat atau partai politik tertentu, ini artinya kepercayaan masyarakat terjaga melalui proses demokrasi –bernama pilkada, yang sedang dan akan berlangsung.
Ketiga, akademisi. Peran akademisi –dalam hal ini dosen, juga dibutuhkan. Yakni, dengan ikut menciptakan pesan-pesan konstruktif terhadap upaya damai jelang pilkada. Jika demikian, akademisi jangan terbuai oleh kesibukan ruang privat –kampus, saja. Partisipasi untuk ikut mengantisipasi problematik sosial jelang pilkada –saat dan pasca pilkada, juga diharapkan urun rembugnya.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan opini-opini mencerahkan perihal pentingnya menjaga ukhuwah insaniyah –meski beda pilihan sesama, berdasar perspektif ilmiah yang selanjutnya dikirim ke media dengan tujuan mengedukasi publik secara masif.
Sementara bagi mahasiswa, peran yang bisa dilakukan dengan membuat konten positif bernilai edukatif tentang pilkada 2024 yang damai, melalui aneka platform media sosial yang dimiliki.
Teruntuk mahasiswa yang bergabung menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), kemudian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), peran lebih yang bisa dilakukan selain mengawal proses pilkada berlangsung damai, juga membantu literasi politik dengan memastikan pelaksanaan pilkada berjalan demokratis dan berkualitas sesuai aturan yang berlaku.
Keempat, media. Kehadiran media massa –sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki peran penting menyukseskan penyelenggaraan pilkada yang damai. Hal itu bisa dilakukan media –cetak dan online, dengan senantiasa menyuguhkan informasi yang akurat dan tepat kepada masyarakat.
Hasil kajian Bend Abidin Santosa (2017:204), kala media memberitakan, keberimbangan dengan prinsip jurnalisme damai perlu menjadi landasan. Sehingga, isi berita yang disampaikan dapat meredam potensi hingga konflik yang terjadi. Terlebih mengutip dewanpers.or.id, per November 2024 saja terdapat 1.922 perusahaan pers yang telah terverifikasi administrasi dan faktual.
Jika demikian adanya, media memiliki peran vital membentuk opini publik karena memiliki kekuatan mengkonstruksi realitas di masyarakat melalui aneka –update, informasi yang disuguhkan.
Akhirnya, pilkada damai butuh partisipasi aktif bersama. Bukan sekadar tugas dan tanggung jawab pemerintah serta lembaga penyelenggara pemilu saja, melainkan semua masyarakat yang menikmati pesta demokrasi.
* Penulis adalah Pengajar Literasi dan Konten Digital Pendidikan Islam Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Unugiri
Tag : Pilkada, Bojonegoro, politik
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
