Silpa APBD Bojonegoro Terus Melonjak, 2024 Capai Rp3,7 Triliun
blokbojonegoro.com | Wednesday, 08 January 2025 16:00
Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com - Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro terus melonjak selama 5 tahun terakhir. Bahkan, tahun 2024 ini, Silpa APBD Bojonegoro mencapai Rp3,7 Triliun.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan jurnalis blokBojonegoro.com, Silpa APBD Bojonegoro selama 5 tahun, yakni sebagai berikut, pada 2018 sebesar Rp2,01 triliun, naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2019. Kemudian naik lagi pada 2020 sebesar Rp2,43 triliun dan menjadi Rp2,82 triliun pada 2021. Lalu di tahun 2022 melejit mencapai Rp3,2 triliun. Berikutnya Silpa APBD tahun 2023 mencapai Rp3,67 triliun dan di 2024 sebesar Rp3,7 triliun.
Tingginya angka Silpa Bojonegoro ini membuat salah satu Praktisi Ekonomi di Kabupaten Bojonegoro turut angkat bicara. Seperti yang dikatakan, Moh Saiful Anam. Menurutnya, perencaan yang kurang matang menjadi salah satu faktor silpa Kabupaten Bojonegoro selama beberapa tahun terakhir tinggi.
Saiful Anam menilai, tingginya Silpa di Kabupaten Bojonegoro maupun di daerah lain dapat digunakan sebagai tolak ukur menilai kinerja pemerintah.
“Hampir seluruh daerah memiliki Silpa yang cukup tinggi, ini menjadi tolak ukur kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran,” ungkap pria yang juga Kepala Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi di Universitas Bojonegoro itu, kemarin (6/1/2024).
Pria yang akrab disapa Anam itu menilai, terdapat beberapa faktor penyebab tingginya Silpa di Kabupaten Bojonegoro. Di antaranya adalah perencanaan kurang matang yang menjadikan keterlambatan pembayaran di akhir tahun anggaran.
“Perencanaan ini akan sangat berpengaruh terkait pembangunan daerah, karena dalam melakukan pembangunan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dan itu sering kali memakan waktu yang cukup lama sehingga pekerjaan harus tertunda,” jelasnya.
Faktor berikutnya, lanjut Anam, adalah efisiensi berlebihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Semakin banyak anggaran yang dikelola, maka akan semakin besar peluang kesalahan dalam mengelola anggaran tersebut.
Faktor berikutnya adalah pendapatan yang tinggi di Kabupaten Bojonegoro. Terlebih setiap tahunnya Kabupaten Bojonegoro mendapatkan dana segar dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (migas) yang mencapai Rp12,9 Triliun terhitung sejak 2019 sampai tahun 2024.
“Akan sangat ironi anggaran sebesar itu tidak terserap sehingga menjadikan silpa setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah bisa mengelola itu untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.
Adapun, faktor terakhir penyebab tingginya Silpa di Kabupaten Bojonegoro karena pola kebijakan yang konservatif.
“Namun dari semua faktor adalah perencanaan yang kurang matang, sehingga dalam melakukan eksekusi dalam melakukan belanja daerah jika perencanaan sudah matang dapat menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. [riz/lis]
Tag : Silla, bojonegoro, pemerintah
* Ingin Beli / Transaksi, Klik di Bawah Ini
