Narasi Positif Pejabat Publik

Oleh: Choirul Anam*

blokBojonegoro.com - Di tengah riuh rendah demonstrasi yang melanda negeri kita—ketika unjuk rasa bertransformasi menjadi kerusuhan dan masyarakat semakin gerah—peran pejabat publik sangat ditentukan oleh tutur kata dan respons yang mereka berikan. Apakah mereka mampu merajut kembali narasi positif? Atau justru memperkeruh suasana?

Politik: Arena Perdebatan atau Arena Adu Emosi?

Teori politik klasik dari Aristoteles menyebut bahwa politik adalah seni mencapai kebaikan bersama. Apabila politik dijadikan ajang adu emosi, maka hasilnya hanya luka dan rasa permusuhan. Sebaliknya, apabila politik dipahami sebagai ruang dialog, kita memerlukan tuturan yang menenangkan, bukan yang menyulut.

Namun, realitas belakangan ini menunjukkan sebaliknya. Sejumlah pejabat yang seharusnya menjadi motor penenang dalam krisis justru muncul dengan pernyataan yang mempertajam ketegangan.

Kontroversi yang Memicu Kemarahan Publik

Pada 22 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir (Golkar), menyampaikan angka tunjangan anggota DPR yang mengejutkan: beras naik menjadi Rp12 juta, dan bensin menjadi Rp7 juta per bulan. Pernyataan tersebut memicu respons keras masyarakat yang tengah berjuang dengan kenaikan harga sembako dan biaya hidup yang tinggi. Meskipun keesokan harinya Adies meralat bahwa itu adalah kekeliruan data, gelombang kemarahan tetap meluas.

Serupa, Ahmad Sahroni (NasDem) dalam kunjungan kerja menanggapi tuntutan publik agar DPR dibubarkan dengan kata-kata yang tajam dan tidak simpatik: “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. … Orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia” . Ucapannya ini dianggap sangat menyakitkan, dan mencerminkan jurang nilai yang semakin lebar antara wakil rakyat dan masyarakat.

Nafa Urbach (NasDem) pun tak luput dari kritik. Saat mencoba menjelaskan alasan tunjangan rumah bisa mencapai Rp50 juta per bulan, ia menyatakan bahwa para anggota DPR “harus kontrak rumah dekat Senayan” demi efisiensi—sebuah pernyataan yang dianggap tidak peka di tengah krisis ekonomi yang menimpa banyak rakyat.

Dampaknya: Penonaktifan dan Krisis Kepercayaan

Publik bereaksi keras. Kediaman beberapa anggota Dewan—termasuk Sahroni, Nafa, Eko Patrio, Uya Kuya—digeruduk dan dirusak oleh massa yang merasa dikhianati. Sebagai respons, partai politik mengambil langkah disiplin: NasDem menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach, PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, sedangkan Golkar menonaktifkan Adies Kadir—semua efektif mulai 1 September 2025.

Peneliti dari Formappi menyoroti bahwa status “nonaktif” seringkali hanya bersifat simbolis: anggota DPR diberi “cuti” dari kegiatan publik, tetapi tetap menerima gaji dan tunjangan—seolah langkah itu hanya strategi meredam publik sementara, bukan bentuk pertanggungjawaban nyata.

Santun Bukan Kelemahan, Melainkan Kepemimpinan Sejati

Kesantunan tidak berarti pasif. Dalam tradisi keagamaan dan budaya kita, menentukan kekuatan seseorang adalah kemampuannya menahan amarah: “Orang kuat bukan yang pandai bergulat, melainkan yang mampu menahan diri ketika marah.”

Ketika pejabat bersikap santun—mendengar aspirasi, merespons dengan tenang, bertutur dengan penghormatan—mereka menunjukkan kedewasaan dan menciptakan ruang publik yang aman dan tepercaya. Narasi semacam itu menumbuhkan keyakinan bersama bahwa perjuangan politik bukan tentang siapa paling keras, tapi siapa mampu merangkul perbedaan.

Merangkai Ulang Narasi Positif: Jalan Keluar dari Krisis

Bayangkan jika pejabat kita, dalam situasi genting seperti ini, memilih narasi mengundang dialog:

“Kami memahami keresahan dan kemarahan masyarakat. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi mari saling menjaga—demi anak cucu kita. Mari berdialog, bukan bertikai.”

Kata-kata seperti itu, sederhana tapi punya kekuatan redam. Ini adalah bentuk “framing positif” yang disebut para pakar komunikasi politik—manusia akan lebih rasional ketika diberi harapan, bukan ketakutan.

Dari Teladan ke Budaya Politik yang Sehat

Masyarakat tak hanya belajar dari teori, tetapi dari perilaku nyata pemimpinnya. Sekali pejabat memberi contoh kesantunan di tengah kritik, rakyat pun akan menirunya—bahwa perbedaan tidak harus berujung permusuhan. Sebaliknya, jika pejabat memilih arogansi, rakyat pun bisa terjerumus ke dalam kubangan konflik dan eskalasi yang berbahaya.

Aksi massa dan demo anarkis seharusnya menjadi momentum reformasi kepemimpinan: memperkuat narasi positif dan membumikan kesantunan sebagai gaya memimpin. Seperti pepatah Jawa bilang, " Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busono dan ajining bangsa saka budaya" makna slogan ini begitu indah dan tepat kita praktekkan dalam hidup di Negara Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika ini.  .

Jika pejabat mampu menjaga tutur dan perilaku mereka dengan santun, niscaya bangsa ini mampu menyusuri jalan damai meski tengah diterpa badai krisis.

*Ketua BUMA PC GP Ansor Bojonegoro, Ketua PAC GP Ansor Balen