Pramuka Bojonegoro dan Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa

Oleh: Jamaludin Ahmad Husain*

blokBojonegoro.com - Untuk memahami peran Praja Muda Karana (Pramuka), penting menilik kembali sejarah Gerakannya di Indonesia. Pramuka tidak terpisahkan dari semangat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Cikal bakal gerakan kepanduan di Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda, dengan berdirinya Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO) pada tahun 1912, yang kemudian berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereeniging (NIPV). 

Atas dasar perlawanan, mengangkat semangat nasionalisme yang kemudian pribumi membentuk organisasi kepanduan, seperti Javaansche Padvinders Organisasi (JPO) pada 1916. Organisasi-organisasi ini menjadi wadah penting bagi para pemuda untuk meningkatkan kemampuan diri, menumbuhkan patriotisme, dan mempersiapkan diri menghadapi penjajahan.

Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, berbagai organisasi kepanduan terus tumbuh dan berkembang di seluruh pelosok negeri, termasuk di Bojonegoro. Untuk menyatukan semua potensi kepanduan yang ada, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 pada 20 Mei 1961, yang secara resmi membentuk Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. 

Sejak saat itu, Pramuka menjadi organisasi penting dalam pembangunan karakter bangsa, mengajarkan nilai-nilai luhur seperti disiplin, kemandirian, gotong royong, dan cinta tanah air. 

Tantangan Pramuka Bojonegoro Hari Ini

Namun, dibalik sejarah gemilang dan tujuan mulianya, Gerakan Pramuka saat ini menghadapi beragam tantangan signifikan di era modern, termasuk juga di Kabupaten Bojonegoro. Penulis, melihat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Gerakan Pramuka di Kabuapten Bojonegoro terjadi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam hal ini dapat disebabkan oleh anggota Pramuka itu sendiri dan eksternal adalah publik secara umum.

Tantangan-tantangan tersebut menurut penulis seperti: pertama, daya tarik dan relevansi kegiatan. Generasi Z dan Alpha di Kabupaten Bojonegoro seperti halnya di daerah lain, tumbuh di era digital dengan jenis dan minat yang sangat berbeda. Kegiatan Pramuka yang cenderung tradisional, jika tidak diadaptasi dengan kearifan lokal dan tren digital, dapat dianggap kurang menarik atau bahkan ketinggalan zaman. 

Kedua, kualitas pembina. Ketersediaan dan kualitas pembina yang mumpuni menjadi penting. Pembina di Bojonegoro harus mampu tidak hanya menguasai materi kepramukaan, tetapi juga memahami psikologi dan kebutuhan generasi muda masa kini, serta mampu mengintegrasikan teknologi dan isu-isu kontemporer, termasuk isu-isu lokal Bojonegoro, dalam metode pembinaan. 

Ketiga, inovasi kurikulum. Kurikulum Pramuka perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan tuntutan zaman, sekaligus mengakomodasi keunikan Bojonegoro. Penekanan pada keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan literasi digital masih perlu diperkuat, ditambah dengan pengenalan potensi lokal seperti pertanian, UMKM, atau pariwisata Bojonegoro. 

Keempat, persepsi publik dan partisipasi masyarakat. Beberapa pihak mungkin masih melihat Pramuka hanya sebagai kegiatan formalitas ekstrakurikuler di sekolah tanpa memahami esensi dan dampak jangka panjangnya dalam pembentukan karakter, terutama kontribusinya terhadap pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan. Peningkatan partisipasi orang tua dan komunitas lokal perlu didorong.

Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa, Konteks Kabupaten Bojonegoro

Pembangunan merupakan agenda negara bahkan dunia pada umumnya. Menurut Kartasasmita pembangunan adalah sebuah kegiatan membangun secara terus menerus menuju kepada kehidupan ke arah yang lebih baik, dengan menggunakan strategi sistematik (Kartasasmita, 1996). 

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah disepakati oleh PBB yaitu kerangka kerja global dengan 17 tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030.

Dalam proses pembangunan ini, yang menjadi kunci adalah kolaborasi sebagaimana dalam poin SDG Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Penulis agar lebih melokal memaknai kolaborasi sebagai gotong-royong. Berdasarkan Modul Tema 5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kemdikbud, Gotong-royong berarti kerja sama, yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan bersama. 

Pramuka Bojonegoro, dapat melakukan kolaborasi atau gotong-royong dalam membangun ketahanan bangsa dengan lintas sektor sebagaimana berikut:

Pertama, Pemerintah Daerah. Pramuka dapat memperkuat sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Bojonegoro seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, atau BPBD Bojonegoro untuk mengintegrasikan program kegiatannya dengan agenda pembangunan daerah. 

Contohnya, Pramuka dapat berperan sebagai garda terdepan dalam program pencegahan stunting di tingkat komunitas atau sebagai tim respons awal yang terlatih dalam penanggulangan bencana seperti banjir Bengawan Solo atau kekeringan, secara langsung memperkuat ketahanan sosial dan kemanusiaan di Bojonegoro. 

Bentuk kemitraan dengan OPD ini merupakan bentuk dari collaborative governance. Selain itu, Pramuka Bojonegoro harus memperbanyak relasi antar gudep dan antar saka untuk berjejaring dan berkegiatan bersama. 

Sebagaimana diketahui bahwa Satuan Karya (Saka) Pramuka memiliki pembina teknis dari instansi pemerintah atau kementerian terkait seperti Saka Bhayangkara dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Saka Dirgantara dibina oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU), Saka Bahari dibina oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL), Saka Wira Kartika dibina oleh TNI Angkatan Darat (TNI AD), Saka Pariwisata dibina oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Saka Widya Budaya Bakti dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek), Saka Wanabakti dibina oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Saka Bakti Husada dibina oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan di tingkat daerah.

Kedua, sektor swasta dan industri lokal. Pramuka dapat menggandeng perusahaan-perusahaan besar atau UMKM yang ada di Bojonegoro untuk mendapatkan dukungan pendanaan, fasilitas, dan kesempatan pelatihan keterampilan praktis misalnya, pelatihan soft skill, vokasi dasar seperti pengolahan hasil pertanian atau kerajinan khas Bojonegoro yang relevan dengan dunia kerja masa depan sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia. Ini dapat membuka peluang magang atau mentorship bagi anggota Pramuka. 

Program ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan teknologi kedalam kewirausahaan misalnya program Pramuka yang mendukung UMKM lokal Bojonegoro yang menghasilkan pembelajaran literasi finansial. Selain itu, keterampilan digital yaitu Pramuka dapat menjadi pionir dalam edukasi cyber security dasar atau digital citizenship bagi remaja di Bojonegoro. 

Penulis berpendapat bahwa, jika dulu setiap latihan Pramuka peserta tidak boleh membawa HP, sekarang kiranya dibutuhkan sebagai pengembangan kemampuan diri bisa saja diwajibkan untuk memanfaatkan HP dalam pembelajaran.

Ketiga, akademisi dan Perguruan Tinggi. Pramuka Bojonegoro dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi dalam penelitian dan pengembangan metode pendidikan kepramukaan yang lebih efektif, pelatihan, riset, atau bahkan pengembangan modul-modul kepramukaan yang lebih baru. 

Begitupun sebaliknya, kegiatan Pramuka juga dapat masuk ke dalam ranah perguruan tinggi. Pramuka di perguruan tinggi sering disebut sebagai Racana, yaitu satuan gerak untuk golongan Pramuka Pandega, yaitu anggota Pramuka yang berusia 21 hingga 25 tahun, dan banyak di antaranya adalah mahasiswa. Selain itu, kegiatan Pramuka di perguruan tinggi juga seringkali diwadahi dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka.

Keempat, organisasi non-Pemerintah (NGO) dan komunitas lokal. Pramuka juga dapat bermitra dengan NGO yang fokus pada isu-isu sosial, lingkungan, atau kemanusiaan yang relevan dengan Bojonegoro misalnya, komunitas konservasi lingkungan, pegiat budaya lokal, atau kelompok filantropi. Ini akan membuka peluang bagi anggota Pramuka untuk terlibat langsung dalam aksi nyata di lapangan, seperti program sosial, rehabilitasi lingkungan, bantuan kemanusiaan di desa-desa terpencil, atau kesadaran lingkungan eco-scouting di bantaran Bengawan Solo atau hutan jati Bojonegoro. 

Penulis yang saat ini menjadi Anggota Sako Pandu Maarif Jatim 2025- 2030 berpendapat bahwa sebagai Pramuka haruslah adaptif artinya harus peka terhadap sekitar sesuai dengan filosofi tunas kelapa yang mudah tumbuh ditanam di mana saja. Dalam konteks Pramuka Bojonegoro, bahwa pendidikan bukan hanya transmisi pengetahuan, melainkan proses aktif untuk membentuk individu yang cakap, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi pada kemajuan daerah dan bangsa, yang hanya bisa dicapai melalui sinergi berbagai pihak. [mad]

*Jamaludin Ahmad Husain, akrab disapa Kak Jamal adalah Ketua DKC Pramuka 2019-2021 dan Ketua PC IPNU Bojonegoro 2021-2023. Saat ini aktif sebagai Anggota Sako Pandu Maarif Jatim 2025- 2030 dan Pembina Pramuka SMAN 1 Bojonegoro.