Stiker “Keluarga Miskin” di Bojonegoro Disebut Bisa Berdampak Bullying ke Anak

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, penempelan stiker itu, disebut berpotensi bullying ke anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal tersebut, diungkapkan Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Bojonegoro, Nafidatul Himah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial, khususnya risiko perundungan terhadap anak-anak.

Hima sapaan karibnya menjelaskan, ia khawatir terhadap efek psikologis yang mungkin dialami keluarga penerima manfaat. Menurutnya, penandaan secara langsung pada rumah warga dapat memunculkan stigma sosial di lingkungan sekitar.

“Kami khawatir anak-anak menjadi sasaran bullying di lingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya. Mereka bisa merasa malu, tertekan, bahkan menurunkan rasa percaya diri,” ujar Hima, Kamis (8/1/2026).

Hima menilai, meski tujuan program adalah pendataan dan ketepatan sasaran bantuan, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan dampak sosial yang menyertainya. Ia pun mendorong agar pemerintah daerah menyediakan ruang pengaduan yang aman dan mudah dijangkau masyarakat.

“Kami mendorong Pemkab Bojonegoro membuka call center khusus untuk menampung keluhan warga terdampak. Dengan begitu, warga tidak harus menyuarakan uneg-uneg di media sosial. Masyarakat saat ini sudah cerdas dan berani speak up, maka ruang aspirasi yang aman perlu disediakan,” pungkasnya.

Hima menambahkan, KPI Cabang Bojonegoro akan terus melakukan pemantauan di lapangan. Selain itu, KPI juga berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan perundungan maupun diskriminasi terhadap keluarga penerima bantuan sosial.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo mengatakan, pihaknya terbuka terhadap masukan dan keluhan dari masyarakat. Ia menyebut, mekanisme pengaduan sebenarnya telah tersedia hingga tingkat kecamatan.

“Silakan warga melapor ke kantor kecamatan. Di tiap kecamatan telah ada dua sampai tiga petugas yang siap melayani dan menindaklanjuti keluhan terkait pemasangan stiker maupun program bantuan sosial,” ujarnya. [riz/mad]