12.060 kursi untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro telah disiapkan. Tepatnya melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
12.060 kursi disiapkan untuk calon siswa SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Bojonegoro. Yakni melalui pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring dan transparan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
DPRD Bojonegoro memfasilitasi audiensi terkait dampak sosial pembangunan Bendungan Karangnongko. Pertemuan yang menghadirkan Tim Terpadu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Perhutani, pemerintah desa, Kelompok Tani Hutan (KTH), serta masyarakat terdampak itu membahas mekanisme santunan bagi warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) tersebut, Kamis (11/6/2026).
Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah.
Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 100 daerah rintisan awal Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Melalui program ini, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro hadir membawa komitmen besar: memutus rantai kemiskinan struktural bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan gratis berkualitas tinggi dan berbasis asrama.
Kuliah Kerja Nyata Tematik Kolaboratif (KKNTK) Universitas Bojonegoro (UNIGORO) Kelompok 8 melaksanakan survei lapangan bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Irma Mangar, S.H., M.H., serta perangkat Desa Sumberbendo. Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan program kerja yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan riil masyarakat desa.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax ron 92 disebut tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bergerak cepat mengantisipasi penurunan kondisi kesehatan jemaah haji gelombang kedua pasca-fase puncak Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, terus mengambil langkah tegas menertibkan berbagai praktik pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji. Terutama membina sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta oknum petugas yang terindikasi melakukan penyimpangan dan dugaan penipuan terkait pengelolaan Dam, badal haji fiktif, kurban, hingga penyusupan jemaah non-prosedural.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, mengambil langkah tegas dalam menertibkan berbagai praktik pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji. Langkah ini mencakup penertiban dan pembinaan terhadap sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta oknum petugas yang terindikasi melakukan penyimpangan dan dugaan penipuan terkait pengelolaan Dam, badal haji fiktif, kurban, hingga penyusupan jemaah non-prosedural.