Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terus membuahkan hasil positif. Angka Harapan Hidup (AHH) warga Bojonegoro meningkat. AHH ini menjadi salah satu komponen utama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro yang mengalami kenaikan dari 72,75 (2024) menjadi 73,74 (2025) atau naik 0,95 poin.
Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bojonegoro, mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, jumlah perkara perceraian ASN naik dari 27 perkara pada 2024 menjadi 45 perkara pada 2025.
Tahun 2025, Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat 325 perkara dispensasi kawin. Dari jumlah itu, 184 perkara diajukan dengan alasan yang sama: menghindari zina. Alasan ini mengungguli kehamilan maupun pengakuan sudah melakukan zina. Sebuah pola baru. Sekaligus tanda bahaya.
Pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menjamin telah dilakukan sesuai prosedur. Termasuk dengan proses beasiswa bagi beberapa mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) Cepu, Dinas Pendidikan telah melakukan langkah-langkah sesuai regulasi.
Hingga tahun 2025, Kabupaten Bojonegoro mencatat sebanyak 452 embung dan lima waduk telah tersebar di berbagai wilayah. Ratusan embung tersebut, menjadi penopang utama sektor pertanian dan peternakan, Sabtu (10/1/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menata wajah Alun-alun Kota Bojonegoro pada awal tahun 2026. Penataan ruang terbuka hijau (RTH) ini diproyeksikan menjadi langkah strategis untuk menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, fungsional, sekaligus menjadi ikon baru kota.
Buntut polemik pemasangan stiker “Keluarga Miskin” bagi keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Sosial (Dinsos) berujung meluncurkan layanan aduan melalui aplikasi WhatsApp.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan catatan gemilang tingkat nasional. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) Bojonegoro berhasil melesat ke peringkat 6 nasional kategori kabupaten se-Indonesia.
Kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengacu terhadap Data Kemiskinan Daerah (Damisda) semester 1 tahun 2025.
Pemberian bibit tanaman menjadi langkah nyata Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung program penghijauan dan pelestarian lingkungan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen DWP dalam menciptakan lingkungan yang lebih asri, sehat, dan berkelanjutan, khususnya di lingkungan organisasi perangkat daerah.