Polemik BBM Subsidi, DPRD Jatim Sebut Dampak Geopolitik Tak Terhindarkan

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - DPRD Jawa Timur menampung aspirasi para sopir logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang di lapangan.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan pihaknya memahami berbagai keluhan yang disampaikan sopir, terutama terkait pembatasan volume pembelian BBM dan penerapan sistem QR Code yang dianggap menyulitkan.

"Saya menghormati daripada aspirasinya para sopir, tetapi kan kita juga melihat situasi geopolitik yang tidak menentu ini pemerintah sedemikian rupa mencarikan solusi supaya semuanya bisa terwadahi walaupun tidak bisa maksimal," ungkap Musyafak.

Pemerintah sebelumnya menetapkan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar maksimal 50 liter per kendaraan per hari sejak 1 April 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas kenaikan harga minyak dunia.

Menurut Musyafak, pembatasan ini bertujuan agar distribusi BBM subsidi lebih merata di tengah keterbatasan kuota yang tersedia. Misalkan dibatasi dengan maksimal 50 liter dan sebagainya, itu adalah supaya masyarakat bisa mendapatkan secara merata.

Ia menegaskan, tanpa pembatasan, potensi penumpukan pembelian oleh sebagian pihak akan semakin besar dan berisiko menyebabkan kelangkaan di lapangan.

"Kalau di-loss boleh seberapapun, mesti nanti akan ada yang tidak mendapatkan dan itu nanti terjadi penumpukan yang menjadi antrean panjang bahkan kehabisan," tegasnya.

Di sisi lain, gelombang protes sopir logistik di Jawa Timur terus menguat. Mereka berencana menggelar aksi demonstrasi pada 29–30 April 2026 sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan, termasuk penerapan QR Code untuk pembelian BBM subsidi.

Dalam forum penyampaian aspirasi, sopir juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar di sejumlah SPBU, terutama untuk rute distribusi jarak jauh seperti Jawa–Kalimantan.
Kondisi tersebut bahkan mendorong sebagian sopir menggunakan tangki ganda agar dapat bertahan selama perjalanan. Namun praktik ini kerap berujung pada tuduhan pelanggaran, termasuk dugaan penimbunan BBM.

Musyafak menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang daerah, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari dinamika nasional hingga global.

"Nah itu mohon untuk disalahpahami karena ini bukan persoalan lokal tetapi persoalan nasional, internasional, geopolitik yang terjadi," tandasnya. [feb/mad]